RADARTUBAN - Selama dua dekade warga Desa Rantau Bakula yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, harus hidup berdampingan dengan hiruk-pikuk aktivitas perindustrian.
Wilayah yang dulunya tenang dan asri, kini perlahan berubah menjadi kawasan yang penuh dengan debu dan hiruk-pikuk alat berat.
Hal tersebut terjadi setelah masuknya PT Merge Mining Industri (MMI) pada tahun 2007 dengan dalih mendirikan perkantoran atau mess, namun seiring berjalannya waktu justru membangun terowongan untuk mengambil batu bara di desa setempat.
Semenjak saat itu deru mesin seolah tidak pernah berhenti, menemani kehidupan sehari-hari warga yang kian hari kian terdesak.
Bagi warga setempat, keberadaan tambang selama 20 tahun terakhir tidak memberikan perubahan manis seperti yang pernah dijanjikan.
Baca Juga: ESDM Perketat DMO Batu Bara, Pasokan Listrik PLN 2026 Dikawal Ketat Demi Cegah Krisis Energi
Sebaliknya, dampak lingkungan menjadi beban yang harus mereka tanggung setiap hari. Sumber air bersih yang dulu melimpah kini makin sulit didapat, sementara pada sektor pertanian menjadi rusak akibat pembangunan tanggul limbah yang dekat dengan pemukiman dan perkebunan, akibatnya ketika hujan datang limbah membentuk genangan air yang berdampak pada perkebunan warga.
Keluhan dan jeritan warga sebenarnya sudah berulang kali disampaikan. Namun, hingga saat ini suara mereka seolah hanya menjadi angin lalu yang tidak pernah benar-benar didengar oleh pihak-pihak berwenang.
Janji untuk memberikan ganti rugi yang layak maupun perbaikan fasilitas umum belum juga terealisasi secara nyata. Warga merasa seperti warga kelas dua di tanah kelahiran mereka sendiri.
Kondisi jalan desa juga tidak kalah memprihatinkan. Lalu lalang truk bermuatan berat setiap hari membuat akses jalan rusak parah dan berlubang.
Saat musim kemarau, debu tebal membubung tinggi dan mengganggu pernapasan warga.
Sebaliknya, ketika musim hujan tiba, jalanan berubah menjadi kubangan lumpur yang berbahaya bagi para pengguna jalan.
Tidak sedikit warga yang kini mulai mengkhawatirkan kesehatan anak-anak mereka. Penyakit saluran pernapasan menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling sering dialami warga sekitar.
Rusaknya ekosistem lokal juga mengancam mata pencaharian jangka panjang masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
Dikutip dari tayangan kanal YouTube Malakaprojectid, seorang tokoh masyarakat Rantau Bakula Pak Mariadi mengungkapkan rasa kekecewaannya.
"Harapan kami pemerintah segera mengaudensi perizinannya dan bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang kami alami dan mencabut izin usahanya di kalau ditemukan terbukti bersalah ya. Dan kami sangat berharap kepada pemerintah pusat untuk melakukan itu semua secepatnya supaya penderitaan dan keresahan kami ini tidak berlarut-larut."ujarnya penuh harap.
Baca Juga: Izin Tambang di Tuban Bertambah, Pemkab Mengaku Tak Lagi Berwenang Awasi Aktivitas Pertambangan
Masalah pertambangan di Rantau Bakula bukan sekadar urusan ekonomi atau izin usaha, melainkan tentang hak dasar manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan layak.
Pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah serta komitmen nyata dari pihak pengelola tambang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.
Jika penanganan secara serius tidak segera dilakukan, ketimpangan dan penderitaan warga Rantau Bakula akan terus berlanjut tanpa ujung.
Sudah saatnya suara masyarakat kecil didengar dan dijadikan prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dalam laporan pembangunan pertambangan semata. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni