RADARTUBAN – Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD menjadi sorotan bukan hanya dari sisi substansi kebijakan, tetapi juga tata krama dan etika komunikasi seorang kepala negara.
Dalam kanal YouTube OWRITE melalui diskusi #KelasTambahan 7, pakar hukum tata negara Feri Amsari bersama Cing Abdel Akhrian membahas sejumlah hal dalam penyampaian pidato yang dinilai perlu dikritisi.
Mulai dari pemilihan bahasa hingga cara Presiden membangun narasi mengenai capaian pemerintah.
Baca Juga: Prabowo Hadiri Sidang Tahunan MPR, Pidato RAPBN 2027 Dinanti
Feri Amsari menegaskan, pidato kenegaraan merupakan forum resmi yang memiliki norma dan etika tersendiri. Presiden, menurutnya, tidak sedang berbicara dalam ruang komunikasi publik biasa, melainkan menyampaikan pernyataan dalam forum yang merepresentasikan institusi negara.
“Di dalam pidato kenegaraan ada etikanya, norma yang harus dipegang Presiden,” ujarnya.
Salah satu sorotannya tertuju pada penggunaan diksi informal dalam pidato. Celetukan “rasain” ketika membahas kendaraan listrik menjadi contoh yang dipersoalkan.
Bagi Feri, persoalannya bukan sekadar satu kata, melainkan bagaimana seorang Presiden menempatkan bahasa sesuai dengan forum dan kedudukannya.
Pidato kenegaraan idealnya tetap dapat disampaikan secara komunikatif tanpa menghilangkan kesantunan, kewibawaan, dan nilai-nilai ketatanegaraan.
Kritik juga diarahkan pada cara Presiden membandingkan capaian pemerintah. Feri menilai terdapat kecenderungan memilih data yang menonjol untuk memperkuat narasi keberhasilan, tetapi tidak selalu disertai pembanding yang lebih luas.
Salah satunya ketika Presiden menyinggung peningkatan gaji Ketua Mahkamah Agung Indonesia dibandingkan dengan Singapura.
“Beliau mempersandingkan sesuatu yang memperlihatkan capaian menonjol, tetapi beliau tidak menyandingkan gaji guru di Indonesia dengan gaji guru di Singapura,” kata Feri.
Menurutnya, pola pembandingan semacam itu dapat menghasilkan gambaran pembangunan yang tidak utuh. Keberhasilan pemerintah semestinya tidak hanya dilihat melalui capaian kelompok atau institusi tertentu, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi masyarakat secara luas.
Soroti Swasembada Pangan dan Program MBG
Selain etika retorika, Feri turut mempertanyakan sejumlah substansi dalam pidato, khususnya mengenai klaim swasembada pangan.
Ia menilai penggunaan istilah tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka regulasi pangan. Menurutnya, Undang-Undang Pangan lebih mengenal konsep kemandirian dan kemerdekaan pangan yang tidak sebatas menunjukkan ketersediaan beras, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan pangan tanpa ketergantungan kepada negara lain.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari evaluasi. Menurut Feri, pemerintah perlu menyampaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program secara terbuka, termasuk insiden kesehatan yang dialami penerima manfaat.
“Harusnya beliau juga menjelaskan supaya publik tahu presiden kita fair,” ujarnya.
Bagi Feri, pidato kenegaraan semestinya tidak hanya menjadi panggung untuk menyampaikan keberhasilan pemerintah. Forum tersebut merupakan ruang pertanggungjawaban kepada publik.
Karena itu, pencapaian perlu disampaikan berdasarkan data yang akurat. Sementara itu, kekurangan dan persoalan juga perlu diakui, sekaligus disertai penjelasan mengenai langkah perbaikannya.
Pidato kenegaraan pada akhirnya menjadi cermin bagaimana kekuasaan berbicara kepada rakyat sekaligus mempertanggungjawabkan jalannya pemerintahan. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama