RADARTUBAN - Pemerintah kembali menyoroti penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat yang masuk kelompok ekonomi paling mampu, khususnya desil 9 dan 10, tidak ikut membeli BBM subsidi.
Bahlil menilai subsidi semestinya diprioritaskan bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
Jika kelompok masyarakat mampu turut mengakses BBM subsidi, dikhawatirkan masyarakat yang menjadi sasaran subsidi justru kesulitan mendapatkannya.
"Yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat. Subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima," ujar Bahlil.
Baca Juga: BPS Jawa Timur Klarifikasi Soal Desil dan Pertalite, Radar Tuban Beri Ruang Hak Jawab
Desil 9-10 Masuk Kelompok Ekonomi Teratas
Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Kelompok desil 9 dan 10 berada pada lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Sementara kelompok desil 1 hingga 5 merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah dan menjadi kelompok prioritas penerima berbagai bantuan pemerintah.
Karena itu, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan data tersebut dalam menentukan penerima BBM subsidi.
Namun, Bahlil menegaskan mekanisme pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil masih dalam tahap pembahasan.
"Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian," kata Bahlil.
Pembelian BBM Subsidi Sudah Memiliki Batas
Saat ini, pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar telah memiliki ketentuan volume harian.
Untuk kendaraan seperti bus dan truk, pembelian dibatasi maksimal 200 liter per hari. Sementara kendaraan biasa memiliki batas pembelian hingga 50 liter per hari.
Pemerintah masih mengevaluasi apakah batas tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan data kesejahteraan.
Purbaya Juga Soroti Konsumsi BBM Subsidi
Wacana pengetatan penerima BBM subsidi juga mendapat perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menilai kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi seharusnya tidak menggunakan BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut lebih tepat diarahkan untuk memastikan subsidi diterima kelompok yang menjadi sasaran.
"Yang desil 10, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli," ujar Purbaya.
Pembahasan tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah tengah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Fluktuasi harga minyak dunia, termasuk akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi beban anggaran negara.
Konsumsi Pertalite Naik, Pertamax Justru Turun
Pemerintah juga menghadapi perubahan pola konsumsi masyarakat. Data semester I 2026 menunjukkan penyaluran BBM subsidi meningkat 7,8 persen menjadi 7.989,5 ribu kiloliter.
Di sisi lain, konsumsi BBM nonsubsidi justru mengalami penurunan.
Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) INDEF Indra Abra Tallatov mengatakan perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi turut memengaruhi pilihan konsumen.
Baca Juga: BPS Jawa Timur Klarifikasi Soal Desil dan Pertalite, Radar Tuban Beri Ruang Hak Jawab
Pangsa konsumsi Pertalite disebut meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen. Sebaliknya, konsumsi Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen.
Menurut Indra, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena peningkatan biaya energi dapat memberikan tekanan terhadap daya saing industri dalam negeri.
Kenaikan konsumsi BBM subsidi pun menjadi salah satu alasan pemerintah terus mencari skema penyaluran yang lebih tepat sasaran, termasuk kemungkinan memanfaatkan data desil dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni