RADARTUBAN – Sejumlah polemik terkait pengibaran dan penolakan pengibaran bendera menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI menjadi sorotan.
Mulai dari aksi seorang warga di Kabupaten Bogor yang enggan mengibarkan bendera Merah Putih dengan alasan belum merasa merdeka, pengibaran bendera Bulan Bintang saat peringatan Hari Perdamaian di Aceh, hingga bentangan bendera Borneo Raya di Samarinda.
Komika sekaligus pegiat sosial Pandji Pragiwaksono dalam unggahan YouTube-nya menilai berbagai aksi tersebut bukan hanya bentuk penolakan terhadap simbol negara, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran, cara agar kritik bisa didengar.
Pandji mengibaratkan berbagai bentuk protes sebagai gejala dari sebuah penyakit. Banyak rakyat Indonesia yang sebenarnya merasa lelah dengan kemerdekaan yang digaungkan pemerintah sehingga berbagai protes dilakukan dengan berbagai cara.
Baca Juga: Kasus Yurizal Viral, Pandji Soroti Sistem BPJS Usai Pasien Dihina Oknum Nakes di Threads
Namun, penanganan atas ketidakpuasan ini sering kali keliru sasaran. Banyak pihak (pemerintah) dinilai terlalu berfokus membungkam bentuk protes daripada menelusuri akar masalahnya.
“Menghilangkan gejala memang jauh lebih mudah daripada menghilangkan penyakitnya,” tegas Pandji.
Salah satu contoh yang disebutkan, tindakan pemerintah memarahi dan memaksa tukang cukur di Bogor untuk mengibarkan Merah Putih adalah contoh nyata dari sekadar menghilangkan gejala.
Pemerintah berfokus memaksa bendera terpasang agar situasi tampak aman dan tertib, padahal penyakit utamanya, yaitu rasa kecewa, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan yang membuat warga merasa “belum merdeka”, sama sekali tidak diselesaikan.
Keresahan warga kian memuncak akibat timbulnya kesenjangan antara klaim keberhasilan yang disampaikan pejabat publik dalam pidato-pidato resminya dengan kondisi riil di lapangan.
Data-data ekonomi yang disajikan sering kali bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh rakyat.
Pandji turut menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Desa Wae Rebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ia menyoroti kondisi infrastruktur yang masih menghadapi persoalan, terutama akses jalan.
Banyak pemerintah daerah kesulitan melakukan pembangunan karena penurunan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
Efisiensi anggaran yang dilakukan demi membiayai program-program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program pusat lainnya membuat kas daerah tergerus hingga tak mampu lagi membiayai kebutuhan dasar warga.
Dalam memaknai kemerdekaan, Pandji kemudian memperkenalkan istilah “merdesa”. Menurutnya, Indonesia memang telah merdeka, tetapi masyarakat belum sepenuhnya “merdesa”.
Baca Juga: Diadili Secara Adat, Pandji Pragiwaksono Akui Khilaf Soal Materi Toraja
“Merdesa” dimaknai sebagai kondisi ketika masyarakat dapat hidup layak selayaknya warga negara yang merdeka.
Menurutnya, pemerintah seharusnya berhenti hanya menyingkirkan gejala dan mulai melihat bahwa persoalan sebenarnya adalah keresahan masyarakat yang masih merasa tidak aman, tidak tercukupi, bahkan tidak bisa membangun hal-hal basic, yakni rumah sakit, sekolah, dan lain-lain secara layak.
Pandji mengajak semua pihak untuk lebih terbuka dan menyadari bahwa kritik masyarakat bukan semata-mata bentuk penolakan, melainkan harapan agar pemerintah dapat bekerja dengan baik. (*)
Editor : Hardiyati Budi AnggraeniSumber : Youtube Pandji Pragiwaksono