RADARTUBAN – Pilihan Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pernikahan Kepala Staf Pribadi (Kasespri) di Jakarta ketika sejumlah daerah masih menghadapi bencana menuai sorotan.
Pertanyaan mengenai skala prioritas seorang pemimpin pun kembali mengemuka. Ketika masyarakat tengah kehilangan tempat tinggal, menghadapi kerusakan akibat bencana, hingga membutuhkan bantuan dan perhatian pemerintah, di mana seharusnya seorang presiden berada?
Dalam pemaparannya, Pandji mengkritik keputusan Prabowo yang menghadiri acara pernikahan Kasespri ketika sejumlah wilayah Indonesia masih dilanda bencana.
Baca Juga: Gempa Besar Guncang NTT, Kenapa Gempa Susulan Bisa Terjadi Ribuan Kali?
Pandji menyinggung sejumlah persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
Mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera, hingga masyarakat yang harus mengungsi akibat banjir dan longsor.
Menurut Pandji, persoalan tersebut memang tidak selalu mengharuskan Presiden turun langsung untuk menangani aspek teknis di lapangan. Pemerintah memiliki kementerian, lembaga, aparat, serta pemerintah daerah yang bertugas melakukan penanganan bencana.
Namun, menurut dia, keberadaan presiden di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah memiliki arti yang berbeda.
Kehadiran kepala negara, kata Pandji, bukan sekadar soal mengecek penyaluran bantuan atau melihat kondisi kerusakan. Ada pesan psikologis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“A leader is a dealer in hope. Emang itu tugasnya.” katanya.
Pandji menilai pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan harapan. Karena itu, kehadiran Presiden di lokasi bencana dapat menjadi simbol bahwa negara melihat, mendengar, dan tidak meninggalkan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
Bukan Sekadar Soal Penanganan Bencana
Pandji menekankan kritiknya bukan semata-mata mengenai kemampuan pemerintah menangani bencana.
Penanganan teknis, menurut dia, tetap dapat dilakukan oleh jajaran pemerintah yang memiliki kewenangan. Akan tetapi, persoalannya adalah bagaimana sebuah keputusan pemimpin dapat ditangkap oleh masyarakat.
Dalam kondisi bencana, masyarakat bukan hanya membutuhkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, tempat tinggal sementara, maupun kebutuhan dasar lainnya. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir bersama mereka.
“Emang itu tugasnya. Kehadiran presiden di tempat-tempat seperti ini memberikan harapan, memberikan kesan bahwa presiden memperhatikan,” ujarnya.
Baca Juga: Batal Tinjau Gempa NTT Sabtu Lalu, Ke Mana Presiden Prabowo? Ini Penjelasannya
Menurut Pandji, kehadiran tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat berada dalam situasi sulit. Sebagian korban mungkin kehilangan rumah, anggota keluarga, pekerjaan, maupun sumber penghasilan.
Dalam keadaan seperti itu, kedatangan seorang pemimpin dapat menjadi bentuk empati sekaligus memberikan ketenangan.
Pilihan yang Kemudian Menjadi Sorotan
Persoalan muncul ketika agenda kunjungan ke lokasi bencana belum terlaksana, sementara Presiden diketahui menghadiri acara pernikahan orang dekatnya.
Bagi Pandji, pilihan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi di tengah masyarakat mengenai apa yang dianggap lebih penting oleh seorang kepala negara.
Ia mempertanyakan pesan yang mungkin diterima publik dari keputusan tersebut.
“Ketika belum didatangi dan memutuskan untuk datang ke kawinan, itu kan ngasih pesan... bahwa buat Presiden Republik Indonesia lebih jadi prioritas datang ke kondangan daripada datang ke lokasi bencana menghampiri warganya,” ujar Pandji.
Menurutnya, masyarakat sebenarnya bisa memahami apabila seorang presiden tidak hadir dalam sebuah acara pribadi karena harus menjalankan tugas negara.
Bahkan, ketidakhadiran Presiden dalam acara pernikahan sekalipun dinilai bukan sesuatu yang sulit dipahami masyarakat apabila alasannya berkaitan dengan tanggung jawab kenegaraan.
“Siapa sih yang enggak bisa mengerti kalau Pak Presiden enggak datang ke kawinan? Semua orang juga ngerti,” katanya.
Baca Juga: Gempa NTT Tembus 71 Orang, Indonesia Belum Buka Bantuan dari Negara Asing
Soal Prioritas Seorang Pemimpin
Pandji kemudian membawa persoalan tersebut pada pertanyaan yang lebih besar: bagaimana seorang pemimpin menentukan prioritas ketika dua agenda berada dalam waktu yang berdekatan?
Baginya, keputusan seorang presiden bukan hanya menyelesaikan agenda secara administratif. Setiap pilihan juga dapat mengirimkan pesan kepada masyarakat.
Karena itu, menurut Pandji, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar bencana yang terjadi atau seberapa banyak wilayah yang terdampak.
“Ini bukan masalah besar atau kecil skala bencana. Ini masalahnya ada yang kena bencana dan ada yang lagi kondangan, lalu Anda (presiden) memutuskan untuk datang ke kondangan. Bukan datang ke yang sedang mengalami bencana,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai kepemimpinan, empati, dan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.
Di satu sisi, pemerintah memiliki mekanisme penanganan bencana melalui kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun di sisi lain, kehadiran kepala negara secara langsung memiliki nilai simbolis yang tidak selalu dapat digantikan oleh bantuan maupun instruksi dari pusat. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni