RADARTUBAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Bukan karena menu atau distribusinya, melainkan karena Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan persoalan serius dalam data penerima manfaat dan penyaluran anggaran.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan sekitar 6 juta data penerima manfaat harus disisir dan diperbaiki.
Pada saat yang sama, BGN menemukan ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah menerima dana, meski belum beroperasi. Dari persoalan tersebut, Rp 311 miliar dikembalikan ke kas negara.
Jutaan Data Disisir
Sudaryono menjelaskan, pembenahan dilakukan untuk menghapus data yang memang tidak lagi diperlukan sekaligus memperbaiki data penerima yang tercatat tumpang tindih.
Baca Juga: BGN Keluarkan Aturan Baru MBG, Guru Wajib Makan Bersama Siswa dan Cegah Makanan Dibawa Pulang
Temuan tersebut menjadi alarm bahwa program dengan anggaran sangat besar tidak cukup hanya mengejar jumlah penerima.
Akurasi data menjadi bagian penting agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada kelompok yang dituju. BGN sebelumnya juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data Dukcapil.
Langkah itu diarahkan pada prinsip satu orang, satu penerima manfaat sekaligus mencegah pencatatan ganda.
Rp 311 Miliar Balik ke Kas Negara
Persoalan lain tak kalah mencolok. BGN menemukan 414 dapur SPPG telah menerima alokasi dana meski belum beroperasi.
Dana tersebut kemudian ditarik kembali. Sudaryono memastikan uang itu dikembalikan ke kas negara.
“Uangnya sudah kami ambil, kami kembalikan ke kas negara Rp 311 miliar,” ujar Sudaryono, Jumat (28/8) dikutip dari akun media sosialnya.
Mantan Wamentan itu menegaskan penyisiran masih berlangsung untuk memastikan anggaran MBG tidak mengalir kepada penerima atau layanan yang tidak semestinya.
Anggaran Bukan Target untuk Dihabiskan
Pernyataan Sudaryono sekaligus menegaskan perubahan cara pandang dalam mengelola anggaran MBG.
Menurut dia, keberhasilan program pemerintah bukan diukur dari seberapa cepat anggaran terserap.
Baca Juga: Kertas Putih Bikin Merinding, Kepala BGN Sudaryono Bongkar Praktik Minta Uang dan Pemaksaan Supplier
Yang jauh lebih penting adalah apakah uang negara benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat sasaran.
“Anggaran negara bukan soal habis atau tidak habis. Yang penting tepat sasaran,” demikian pesan Sudaryono dalam unggahan media sosialnya.
Sikap tersebut menjadi penting karena pembenahan data dan penarikan dana justru berarti sebagian anggaran tidak dipaksakan untuk dibelanjakan.
BGN sebelumnya juga menegaskan bahwa penguatan tata kelola MBG dilakukan tanpa mengurangi komitmen terhadap program tersebut.
Integrasi data, pemetaan wilayah prioritas, hingga pengawasan SPPG terus diperkuat.
Di titik ini, persoalannya bukan sekadar berapa besar anggaran MBG yang terserap.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah berapa banyak penerima yang benar-benar menerima manfaat dan seberapa ketat negara mengawasi setiap rupiah yang keluar.
Pengembalian Rp 311 miliar menjadi bukti bahwa masih ada pekerjaan rumah dalam tata kelola.
Namun, langkah mengoreksi data dan menarik kembali uang yang tidak semestinya digunakan juga menunjukkan bahwa evaluasi terhadap program tersebut sedang berjalan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni