RADARTUBAN – Nama anggota DPR RI tiba-tiba muncul dalam data kelompok Desil 4. Bukan hanya mengejutkan, posisi tersebut juga memunculkan pertanyaan besar karena yang bersangkutan menegaskan tidak pernah menerima maupun mendaftarkan diri sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, menjadi sorotan setelah mengetahui namanya tercatat dalam Desil 4.
Eva langsung mempertanyakan bagaimana namanya bisa masuk dalam data tersebut dan dari mana sumber pendataannya.
Baca Juga: Apa itu Desil 6-10? Ini Cara Ajukan Pembaruan Data Bila Tak Sesuai
Eva Pertanyakan Data Bansos
Eva mengaku heran dengan pencatatan tersebut. Dalam rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS), persoalan itu dia angkat secara langsung.
Dia meminta proses pendataan yang membuat namanya masuk Desil 4 diperiksa.
Eva juga meminta agar data tersebut diperbaiki apabila memang terdapat kekeliruan.
Tak berhenti di ruang rapat, Eva kemudian mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara.
Langkah itu dilakukan untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan data yang mencantumkan namanya ditelusuri.
Bantah Pernah Terima PKH
Eva menegaskan pemberitaan yang menyebut dirinya pernah menerima bantuan PKH tidak sesuai dengan fakta.
Menurut dia, persoalan ini bukan sekadar menyangkut namanya. Kasus tersebut menjadi gambaran betapa pentingnya akurasi data ketika pemerintah menjadikannya dasar penyaluran bantuan sosial.
“Tidak pernah menerima maupun mendaftarkan diri sebagai penerima PKH,” tegas Eva dalam klarifikasinya dikutip dari JawaPos.com.
Dia menilai sistem pendataan sosial ekonomi masih membutuhkan pembenahan.
Data yang keliru berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama ketika informasi tersebut kemudian berkembang menjadi pemberitaan publik.
Sorotan untuk Akurasi Data
Eva berharap pemerintah memastikan pendataan dilakukan secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, di tengah besarnya kebutuhan masyarakat terhadap bansos, kesalahan data bukan persoalan sepele.
Data yang tidak tepat dapat membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas sistem sekaligus berpotensi mengaburkan siapa sebenarnya yang berhak menerima bantuan.
Karena itu, Eva mendorong perbaikan sistem agar kasus serupa tidak kembali terjadi. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari