RADARTUBAN - Tagar Still Prabowo dan fenomena penggunaan foto profil siluet hitam-putih menyerupai Presiden Prabowo Subianto sempat marak menghiasi berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Threads, hingga X.
Pengguna yang mengikuti tren ini umumnya menyematkan label silent majority sebagai bentuk narasi tandingan untuk menunjukkan bahwa pendukung pemerintah sebenarnya berjumlah mayoritas, meskipun tidak bersuara vokal di jalanan atau ruang publik.
Namun, fenomena tersebut memicu diskusi mengenai apakah gerakan ini benar-benar mencerminkan keterwakilan mayoritas masyarakat secara nyata atau sekadar dinamika ilusi yang dibentuk oleh media sosial dan algoritma.
Secara historis, istilah silent majority memiliki rekam jejak konteks politik yang spesifik. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam panggung politik oleh Presiden ke-37 Amerika Serikat, Richard Nixon, pada pidatonya tanggal 3 November 1969.
Baca Juga: Prabowo Hadiri Kondangan Saat Bencana, Pandji Soroti Kehadiran Presiden di Tengah Krisis
Saat itu, Nixon menggunakan diksi tersebut untuk meminta dukungan dari kelompok masyarakat yang tidak bersuara vokal di tengah gelombang protes besar-besaran menentang Perang Vietnam.
"Jadi balik lagi dari awal, silent majority itu punya konteks politik yang spesifik banget. Nixon ini lagi ngebenturin kelompok masyarakat yang vokal memprotes perang dengan kelompok masyarakat yang selama ini dianggap enggak terlalu vokal," ujar narator dalam unggahan video tersebut.
Seiring berjalannya waktu, istilah ini bergeser ke ranah media sosial. Interaksi digital sering kali menciptakan ilusi seolah-olah apa yang muncul di linimasa merupakan cerminan langsung dari suara mayoritas masyarakat.
Padahal, media sosial bukanlah sensus penduduk, dan isi linimasa sangat dipengaruhi oleh algoritma yang mengelompokkan pengguna berdasarkan preferensi tontonan mereka.
Fenomena keyakinan bahwa pandangan pribadi disetujui oleh mayoritas orang juga dijelaskan dalam psikologi sosial melalui false consensus effect.
Penelitian yang dilakukan oleh Lee Ross dan rekan-rekannya dari Stanford University pada tahun 1977 menunjukkan kecenderungan seseorang untuk melebih-lebihkan seberapa banyak orang lain yang memiliki pendapat, keyakinan, atau pilihan yang sama dengan dirinya.
Di samping itu, keberadaan kritik masyarakat terhadap berbagai program dan kebijakan publik seperti evaluasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan Koperasi Merah Putih, hingga penyesuaian anggaran daerah merupakan bagian penting dari fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
Menjadi vokal atau menyampaikan masukan tidak serta-merta menandakan ketidaksukaan terhadap negara, melainkan bentuk kepedulian agar kebijakan publik dapat berjalan transparan dan efektif.
Baca Juga: Prabowo Perketat Larangan Bakar Lahan, Pejabat dan Korporasi Bisa Kena Sanksi Tegas
"Kalau kinerja pemerintah kita udah bagus, ya itulah standarnya enggak perlu dipuji-puji, enggak perlu dipuja-puja, biasa aja," ungkap narator YouTube Social Notes yang mengutip salah satu pandangan di media sosial.
Pada akhirnya, besarnya jumlah pendukung atau tingginya popularitas di media sosial bukanlah tolok ukur utama dari kebenaran suatu argumen.
Dukungan kepada pemerintah tetap dapat berjalan seiring dengan sikap kritis dan evaluatif demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni