RADARTUBAN – Era bantuan sosial yang identik dengan antrean dan distribusi barang mulai memasuki babak baru.
Pemerintah tengah menyiapkan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026.
Yang lebih menggebrak, skema bantuan pemerintah diarahkan semakin digital.
Bantuan yang selama ini sebagian disalurkan dalam bentuk barang akan didorong menuju bantuan tunai yang masuk langsung ke rekening masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan program pembukaan rekening bagi seluruh WNI berusia 17 tahun ke atas.
Baca Juga: Terindikasi Judi Online, 8.117 Keluarga di Tuban Dicoret Dari Daftar Penerima Bansos
Luhut Kejar Uji Coba 80 Persen
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem tersebut masih terus disempurnakan.
Targetnya bukan main-main. Saat peluncuran, pemerintah berharap sekitar 80 persen persoalan dalam sistem sudah dapat ditangani.
“Kita berharap pada waktu itu 80 persen sudah selesai. Masalahnya tentu tidak sesederhana itu banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah,” tegas Luhut dilansir dari akun X @Metro_TV.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam konferensi pers pada Kamis (10/9). Pemerintah menargetkan sistem mulai di-roll out pada pekan ketiga Oktober.
Bukan Sekadar Ganti Cara Bayar
Transformasi ini bukan hanya perkara mengganti bantuan barang menjadi uang.
Pemerintah sedang mencoba membangun sistem yang mampu memilah data penerima dengan lebih presisi agar persoalan bantuan salah sasaran bisa ditekan.
ANTARA melaporkan sekitar 50 juta warga miskin dipastikan masuk dalam sistem perlindungan sosial digital tersebut.
Sistem ini masih dalam tahap penyempurnaan sebelum diterapkan secara nasional.
Baca Juga: Bikin KTP Bisa Dapat Rekening? Ini Rencana Prabowo, Saldo Awal Rp 50 Ribu
Rekening Jadi Infrastruktur Baru
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan kepemilikan rekening bagi WNI berusia 17 tahun ke atas.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut program tersebut akan melibatkan BRI dan BSI, dengan data kependudukan menjadi basis pembukaan rekening.
Artinya, rekening bank diproyeksikan bukan lagi sekadar alat transaksi pribadi. Tapi, berpotensi menjadi pintu utama hubungan masyarakat dengan berbagai program bantuan pemerintah.
Namun, justru di sinilah tantangan terbesar menunggu: akurasi data, keamanan informasi, akses masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital, hingga mekanisme koreksi ketika AI salah membaca kondisi warga.
Sebab, secanggih apa pun algoritmanya, kesalahan satu angka dalam data bisa berarti bantuan jatuh ke orang yang salah—sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tersingkir. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni