RADARTUBAN – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali membuat heboh publik dengan membongkar sejumlah masalah internal dan dugaan praktik "mafia" di tubuh perusahaan migas pelat merah tersebut.
Pernyataan mengejutkan ini diungkapkan Ahok dalam sebuah perbincangan podcast yang kembali viral dan dibahas secara mendalam di kanal YouTube Pusaka Negeri baru-baru ini.
Dalam tayangan tersebut, Ahok membeberkan secara terbuka alasan di balik kekesalannya terhadap tata kelola manajemen Pertamina.
Ia menyoroti berbagai kebijakan direksi yang dinilainya merugikan perusahaan dan negara, mulai dari kejanggalan penentuan gaji pejabat yang tetap tinggi meski sudah dicopot dari jabatan, hingga proses pengadaan yang kerap tidak rasional.
Baca Juga: Ahok Tegaskan Tolak Suap di Sidang Tipikor: Nyawa Saudara Harganya
Menurut Ahok, kebobrokan ini bisa terus terjadi karena adanya oknum-oknum atau "tangan berkuasa" yang bermain, sehingga para petinggi perusahaan bisa leluasa bermanuver dan melangkahi wewenang dewan komisaris.
Ia mengkritik keras budaya birokrasi di Pertamina, di mana para direksi lebih memilih melakukan lobi-lobi politik langsung ke kementerian untuk mengamankan posisi mereka, alih-alih fokus pada kinerja dan efisiensi perusahaan.
Kesal dengan tata kelola yang amburadul dan kebiasaan manajemen yang terus-menerus mencari pinjaman untuk menutupi masalah keuangan, Ahok pun melontarkan kritik tajamnya secara langsung.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga. Jadi, direksi-direksi ini mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri. Masa utang numpuk, otak minjem duit terus," kritik Ahok secara tajam dalam perbincangan tersebut.
Lebih lanjut, dalam pembahasan podcast tersebut, Ahok tidak hanya berhenti pada kritik. Sebagai solusi untuk memotong rantai "mafia" dan intervensi tangan berkuasa di tubuh BUMN, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mewacanakan ide yang cukup radikal. Ia menyarankan agar pengelolaan BUMN diubah menjadi sistem Superholding semacam Temasek di Singapura.
Langkah Superholding ini menurut Ahok sangat penting agar pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara benar-benar dijalankan secara profesional, transparan, dan terbebas dari kepentingan politik maupun lobi-lobi jabatan yang merugikan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni