RADARTUBAN – Sekolah sampai kuliah gratis kini bukan lagi sekadar janji di atas podium.
Presiden Prabowo Subianto mulai membedah formulanya di Istana Merdeka, Rabu (23/9).
Rapat terbatas digelar untuk merumuskan kebijakan pendidikan negeri gratis dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Baca Juga: Prabowo Gebrak Pendidikan Nasional: Sekolah hingga PTN Gratis Mulai Dibahas di Istana
Namun, ada satu pertanyaan yang langsung membayangi gebrakan tersebut: dari mana uangnya?
Pemerintah sudah menghitung kebutuhan untuk menggratiskan biaya kuliah di PTN saja mencapai Rp 93,74 triliun untuk 2.833.169 mahasiswa jenjang vokasi dan akademik D3, D4, serta S1.
Prabowo: Uang yang Dicuri Harus Kembali
Gagasan pendidikan negeri gratis ditegaskan Prabowo saat menghadiri HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9).
Saat itu, Presiden menyatakan biaya pendidikan negeri dari SD hingga universitas harus gratis.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.
Prabowo juga menyinggung sumber dana ketika ditanya dari mana anggaran pendidikan gratis diperoleh.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah tengah mencari ruang pembiayaan untuk memperluas akses pendidikan.
Tetapi, mekanisme konkret pendanaan dan tahapan penerapannya masih menjadi bagian dari kajian.
PTN Gratis Butuh Rp 93,7 Triliun
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebut pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran untuk menggratiskan PTN. Nilainya Rp 93.742.969.840.000.
“Ini akan kami bawa kepada rapat bersama Pak Presiden nanti seperti apa, meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya,” kata Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Artinya, angka Rp 93,7 triliun tersebut belum otomatis menjadi anggaran yang langsung digelontorkan. Masih diperlukan pembahasan mengenai skema dan tahapan pelaksanaan.
Sekolah Negeri Sudah Gratis?
Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga menghadapi persoalan definisi “gratis”.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebelumnya menyatakan seluruh sekolah negeri mulai TK hingga SMA sudah gratis melalui dukungan BOS, sementara siswa dari keluarga kurang mampu mendapat PIP.
Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya menghapus biaya pendidikan, tetapi memastikan tidak muncul pungutan lain serta menjaga kualitas layanan.
Pemerintah kini berada pada fase menentukan formula: siapa yang membayar, biaya apa saja yang ditanggung negara, dan kapan kebijakan pendidikan gratis itu benar-benar berlaku. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari