RADARTUBAN – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut sejumlah pakar “goblok” menuai perhatian publik.
Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof. Suzie Sudarman menilai, ucapan tersebut menunjukkan persoalan mendasar dalam cara seorang pemimpin menghadapi pandangan yang berbeda.
Lontaran Pernyataan Kontroversial
Pernyataan kontroversial itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca Juga: Prabowo Sebut Pakar “Goblok”, Mahfud MD Balik Sentil: Presiden Juga Bisa Begitu
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung sebagian pihak yang menurutnya terlalu merasa pintar ketika memberikan tanggapan atau analisis terhadap kebijakan pemerintah.
"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok," ujar Prabowo dalam pidatonya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menekankan pentingnya kejujuran intelektual.
Menurutnya, seorang pakar semestinya memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki secara jujur serta menghindari penyampaian informasi yang dinilainya sebagai bentuk fitnah.
Ucapan tersebut langsung memicu respons dari kalangan akademisi.
Salah satunya Prof. Suzie Sudarman yang memberikan pandangannya dalam wawancara bersama Forum Keadilan TV.
Akademisi Soroti Sikap Terhadap Kritik
Menurut Prof. Suzie, isu utama dari pidato tersebut bukan sekadar penggunaan kata yang dinilai kasar, melainkan bagaimana kekuasaan menyikapi kritik serta perbedaan perspektif.
Dia menilai seorang pemimpin seharusnya terbuka terhadap masukan dari para ahli, sebab perbedaan pendapat merupakan pilar penting dalam ruang demokrasi.
Dalam ulasannya, Prof. Suzie menilai sikap menolak pandangan kritis mendekati perilaku yang inkonstitusional.
Dia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan akademisnya dalam wawancara dan bukan merupakan ketetapan hukum formal.
Lebih lanjut, Prof. Suzie menggarisbawahi posisi masyarakat yang berada di tengah dinamika ini melalui sebuah penekanan mendalam.
"Rakyat Indonesia belum pernah dikutuk seperti saat ini," ujarnya saat membahas situasi yang dinilainya memperlihatkan semakin kuatnya tekanan terhadap ruang kebebasan berpendapat.
Bagi akademisi UI tersebut, narasi seorang pemimpin terhadap kelompok pakar tidak dapat dipisahkan dari isu perlindungan kebebasan menyampaikan masukan.
Terlebih, peran akademisi sangat krusial dalam memberikan pertimbangan objektif terhadap setiap kebijakan publik. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari