RADARTUBAN – Pemerintah Malaysia mengaku belum menerima laporan resmi mengenai dugaan keterlibatan perusahaan asal negaranya dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Meski demikian, pemerintah Malaysia menyatakan siap memanggil perusahaan terkait apabila ditemukan keterlibatan dalam praktik tersebut.
Dilansir dari Media Indonesia, Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia, Syed Ibrahim Syed Noh, mengatakan informasi mengenai dugaan tersebut telah diperiksa bersama Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia.
Baca Juga: Pemerintah Kerahkan 60.177 Personel untuk Padamkan Karhutla, Enam Provinsi Jadi Fokus
"Jika ada perusahaan Malaysia yang terlibat, kami dapat memanggil pihak-pihak yang menjalankan operasi di sana dan mengupayakan penyelesaian secepatnya," kata Syed Ibrahim dalam rapat terbatas komisi di Dewan Rakyat Malaysia, Selasa (13/10).
Dia menjelaskan, pemerintah Malaysia saat ini memprioritaskan penguatan penegakan hukum di dalam negeri untuk menekan praktik pembakaran lahan secara terbuka.
Malaysia juga berupaya meningkatkan pertukaran informasi dan memperkuat koordinasi dengan negara-negara tetangga untuk menangani persoalan kebakaran lahan.
Malaysia Tindak Lanjuti Ribuan Laporan Pembakaran Lahan
Syed Ibrahim mengungkapkan, Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia menerima 2.104 laporan terkait pembakaran lahan terbuka selama periode 3 Agustus hingga 9 Oktober.
Dari laporan tersebut, pemerintah menindaklanjuti melalui 3.039 tindakan penegakan hukum. Langkah yang dilakukan mencakup penerbitan 13 surat denda serta pengajuan dua kasus ke pengadilan.
Dalam periode yang sama, petugas juga berhasil memadamkan sekitar 14 kebakaran besar di Sarawak dan Johor.
Laporan Investigasi Soroti Konsesi Perusahaan
Pernyataan Syed Ibrahim muncul setelah sejumlah perusahaan perkebunan asal Malaysia dan Singapura disebut dalam laporan investigasi mengenai karhutla di Indonesia.
Laporan yang diterbitkan Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada Senin (5/10) mengidentifikasi sedikitnya satu perusahaan asal Malaysia serta empat konsesi lahan yang terhubung dengan perusahaan berbasis di Singapura.
Konsesi-konsesi tersebut dikaitkan dengan wilayah yang terdeteksi memiliki titik api. Namun, temuan itu tidak serta-merta membuktikan bahwa perusahaan terkait menjadi penyebab kebakaran.
Laporan investigasi tersebut juga tidak secara langsung menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang disebut bertanggung jawab atas karhutla di Sumatra maupun Kalimantan Barat.
Selain itu, laporan itu tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh perusahaan terkait. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni