RADARTUBAN — Isu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia kembali menjadi pusat perhatian publik.
Krisis asap tahunan yang melanda berbagai wilayah di Sumatra dan Kalimantan tidak hanya merugikan masyarakat lokal, tetapi juga memicu ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Dalam pembukaannya, Raymond Chin menyoroti betapa buruknya kualitas udara di daerah terdampak yang telah memasuki kategori berbahaya bagi kesehatan manusia.
Kabut asap pekat yang menyelimuti permukiman warga memaksa sekolah-sekolah diliburkan dan meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara signifikan.
Krisis lingkungan ini dinilai bukan lagi sekadar bencana alam biasa, melainkan masalah struktural yang terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas.
Baca Juga: Anggota Parlemen Malaysia Desak Indonesia Tangani Karhutla dan Minta Maaf soal Kabut Asap
Selain dampak lokal, tayangan tersebut mengulas tanggapan internasional yang kian tajam terhadap Indonesia.
Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura secara terbuka melayangkan protes atas kabut asap lintas batas (transboundary haze) yang mengganggu aktivitas perekonomian dan kesehatan warga mereka.
Bahkan, sosok ternama dunia sekaligus aktivis lingkungan, Leonardo DiCaprio, turut menyuarakan keprihatinannya terhadap pengerusakan hutan tropis di Indonesia yang memicu lonjakan emisi karbon global.
Membahas persoalan hukum dan tanggapan pemerintah, Raymond Chin menyoroti kontradiksi antara sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang dengan realitas penegakan hukum di lapangan.
Meskipun regulasi menegaskan adanya ancaman penjara dan denda berat bagi pelaku pembakaran hutan, ketegasan penindakan terhadap korporasi besar sering kali dinilai masih lemah dan lambat.
"Gua kasihan sama masyarakat yang kena dampaknya, tapi di sisi lain gua juga miris ngeliat respons dari pejabat-pejabat kita yang terkesan menganggap ini hal biasa tiap tahun". Ujar Raymond, dikutip dari kanal YouTube miliknya Raymond Chin.
Pernyataan tersebut menegaskan keprihatinan mendalam atas minimnya simpati serta absennya langkah pencegahan jangka panjang yang konkrit dari pihak berwenang.
Kebiasaan menganggap Karhutla sebagai fenomena tahunan yang dimaklumi dinilai memicu pembiaran yang berulang.
Lebih jauh, analisis dalam video tersebut membedah motif di balik maraknya pembakaran lahan.
Praktik land clearing atau pembersihan lahan dengan cara dibakar masih menjadi pilihan utama bagi segelintir oknum dan perusahaan karena dianggap jauh lebih murah dan cepat dibandingkan metode mekanis tanpa bakar.
Biaya operasional yang hemat ini menghasilkan keuntungan finansial yang besar bagi pelaku, namun membebankan biaya ekologis dan kesehatan yang sangat mahal kepada masyarakat luas.
Pembahasan video diakhiri dengan peringatan mengenai potensi sanksi internasional jika Indonesia gagal mengendalikan bencana Karhutla secara konsisten.
Risiko isolasi ekonomi, pemboikotan produk kelapa sawit dan kayu di pasar global, hingga gugatan hukum internasional menjadi ancaman nyata yang dapat merugikan perekonomian nasional di masa depan.
Baca Juga: Pemerintah Kerahkan 60.177 Personel untuk Padamkan Karhutla, Enam Provinsi Jadi Fokus
Oleh karena itu, diperlukan komitment politik yang kuat, transparansi data pemanfaatan lahan, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu untuk mengakhiri siklus bencana asap ini. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni