RADARTUBAN – Jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10) malam. Undangan tersebut ditujukan kepada seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan.
Informasi mengenai agenda itu dikonfirmasi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan.
Saat dimintai keterangan pada Jumat, dia membenarkan adanya rencana pertemuan tersebut, meski menyebut perlu memeriksa kembali detail agendanya.
“Benar. Nanti saya cek agendanya ya,” ujar Syahganda kepada Kompas.com.
Baca Juga: Prabowo Akhirnya Setujui Bantuan Internasional untuk Tangani Karhutla
Konfirmasi serupa disampaikan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Dia mengatakan telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut, tetapi belum mengetahui materi yang akan dibahas maupun instruksi yang akan diberikan Presiden.
Menurut Budiman, pemberitahuan itu disampaikan Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya pada Jumat pagi.
“Saya kurang tahu apa yang menjadi arahan nanti,” kata Budiman.
Dia menambahkan, “Ya ada undangan. Tapi, belum tahu arahan apa dari Pak Presiden. Baru dapat pemberitahuan dari Pak Seskab pagi ini.”
Pertemuan itu dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB. Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada informasi terperinci mengenai topik pembicaraan Prabowo bersama jajaran kabinetnya.
Ada Ketentuan Pakaian dan Barang Bawaan
Selain jadwal pertemuan, undangan tersebut memuat ketentuan mengenai pakaian dan barang bawaan peserta. Para pejabat diminta mengenakan batik lengan panjang, sedangkan personel TNI-Polri diwajibkan menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU).
Tidak semua pejabat diwajibkan hadir tanpa pengecualian. Mereka yang sedang menjalankan tugas penanganan bencana atau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperbolehkan absen. Ketentuan serupa berlaku bagi pejabat yang telah memperoleh izin Presiden.
Peserta juga disebut tidak diperkenankan membawa telepon seluler ataupun mengajak ajudan masuk ke gedung pertemuan.
Belum diketahui apakah pertemuan tersebut akan membahas evaluasi program pemerintah, kebijakan baru, atau agenda lainnya. Keterangan lebih lanjut mengenai arahan Presiden masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni