RADARTUBAN – Sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap belanja jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat respons dari pihak kementerian.
KKP menyatakan penggunaan jasa kreator konten dalam kegiatan publikasi merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.
Nilai pengadaan yang menjadi perhatian ICW mencapai Rp 10,79 miliar. Anggaran tersebut berasal dari tiga paket kerja sama publikasi selama periode 2025–2026, salah satunya melibatkan PT Rans Animasi Indonesia yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad.
KKP menjelaskan, kebutuhan komunikasi publik tidak hanya dilakukan melalui satu jenis saluran. Kementerian menggunakan berbagai media untuk menyampaikan informasi, mulai dari media cetak, televisi, media digital, hingga kolaborasi dengan kreator konten.
Baca Juga: RANS Tak Lagi Terlibat di D’Masiv Asia Home Run Tour, Kerja Sama dengan Antara Suara Dibatalkan
Penggunaan kreator konten, menurut KKP, diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan mengonsumsi informasi berbeda.
"Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda," tulis KKP dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (11/11/2026).
Jangkauan Audiens Jadi Pertimbangan
KKP menyebut pemilihan mitra komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyebaran informasi yang cakupannya bersifat nasional.
Karena itu, kementerian tidak hanya melihat satu indikator dalam menentukan mitra. Jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens atau engagement, jangkauan, hingga persebaran pengikut di berbagai daerah menjadi sejumlah pertimbangan.
"Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia," jelas KKP.
Pertimbangan tersebut dinilai penting agar informasi mengenai kebijakan, program, maupun capaian KKP dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Dengan karakteristik audiens yang berbeda-beda, kementerian berharap pesan mengenai program kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui saluran yang sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat.
Kerja Sama Dilakukan Lewat Badan Usaha
Dalam keterangannya, KKP juga menjelaskan bahwa kegiatan publikasi tidak seluruhnya dilakukan secara langsung dengan kreator konten.
Kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa komunikasi dan publikasi. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tersebut dapat melibatkan sejumlah kreator konten sesuai kebutuhan kegiatan.
KKP menyebut pola tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas distribusi informasi pemerintah.
Kementerian juga menegaskan bahwa pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: ICW Soroti Kontrak Rp 14,69 Miliar untuk Perusahaan Raffi Ahmad, Ini Penjelasan RANS
Di sisi lain, KKP menyatakan sorotan dan masukan dari masyarakat terhadap pengadaan tersebut tetap diperhatikan. Kritik publik disebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan komunikasi kementerian.
KKP menegaskan komitmennya untuk menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel.
"Masukan masyarakat akan menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar lebih tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tulis KKP.
ICW Soroti Tiga Paket Pengadaan
Sebelumnya, ICW mengungkap adanya tiga paket pengadaan jasa influencer di lingkungan KKP dengan nilai keseluruhan Rp10,79 miliar untuk periode 2025–2026.
Salah satu perusahaan yang tercatat dalam kerja sama tersebut adalah PT Rans Animasi Indonesia.
ICW juga mencatat keterlibatan grup The Dudas Minus One dalam kegiatan publikasi yang berkaitan dengan KKP.
Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari sorotan lebih luas terhadap penggunaan anggaran pemerintah untuk jasa influencer. Jika digabungkan dengan kerja sama di lingkungan Kemendikbudristek, ICW menyebut nilai kerja sama dengan perusahaan yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad mencapai Rp14,69 miliar.
Sorotan itu memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran negara untuk kegiatan publikasi, termasuk alasan pemilihan mitra serta mekanisme pelaksanaan kerja sama. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni