RADARTUBAN – Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.637 sekolah elite dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut diambil karena sekolah-sekolah itu dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga tidak termasuk kelompok yang diprioritaskan menerima bantuan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pencoretan tersebut merupakan bagian dari penertiban dan evaluasi sasaran program agar anggaran negara digunakan secara tepat.
Baca Juga: MBG Prasmanan Makin Diperluas, Sudaryono Ingatkan Penyelenggara Tak Boleh Asal Terapkan
"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu," ujar Sudaryono saat inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, dikutip Sabtu (21/11).
Penyaluran MBG Lebih Tepat Sasaran
Sudaryono menjelaskan, evaluasi tidak hanya menyasar sekolah elite.
BGN juga menertibkan sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program MBG, tetapi sebelumnya tetap menerima bantuan karena adanya kebutuhan operasional dapur.
Pada tahap awal pelaksanaan program, dapur diwajibkan memiliki penerima manfaat agar bisa beroperasi.
Persyaratan tersebut dalam sejumlah kasus membuat pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah yang sebenarnya bukan kelompok prioritas.
"Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua," jelasnya.
Menurut Sudaryono, sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas selama masih ada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan.
Ada Sekolah yang Menolak MBG
Sudaryono juga mengungkapkan, sejumlah sekolah secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan program MBG.
Dalam kasus lainnya, BGN berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi kelanjutan penyaluran bantuan.
Selain menata daftar penerima manfaat, BGN turut mengevaluasi dapur yang diduga memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu.
Dapur yang dinilai melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program juga telah mendapat tindakan, termasuk penutupan operasional.
"Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup," pungkasnya.
Penertiban tersebut dilakukan agar penyaluran MBG lebih sesuai dengan tujuan awal program, yakni menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari