RADARTUBAN - Literasi keuangan atlet kini menjadi sorotan setelah pemerintah berencana memberikan pendampingan bagi atlet disabilitas agar bonus prestasi tidak habis tanpa jejak dan bisa berubah menjadi aset produktif jangka panjang.
Langkah ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat berkunjung ke Paralympic Training Center Indonesia.
Kunjungan tersebut dilakukan usai capaian 135 medali emas pada ASEAN Para Games 2025.
Pemerintah memastikan para atlet akan menerima bonus dengan nilai signifikan.
Namun perhatian tidak berhenti pada seremoni pemberian bonus.
Literasi Keuangan Atlet Jadi Fokus Baru
Erick menegaskan bahwa literasi keuangan atlet harus diperkuat agar kesejahteraan mereka terjaga hingga masa pensiun.
"Kita juga akan mendampingi melalui financial literacy (literasi keuangan) supaya para atlet ini bisa menabung dan melakukan hal lain untuk masa depannya," jelas Mantan Menteri BUMN tersebut.
Pernyataan itu menegaskan bahwa literasi keuangan atlet bukan sekadar pelengkap.
Program ini diproyeksikan menjadi bagian dari sistem pembinaan.
Literasi keuangan atlet dinilai penting karena banyak atlet menghadapi tantangan finansial setelah tak lagi aktif bertanding.
Pendampingan yang terstruktur dapat mendorong bonus dialihkan menjadi investasi, usaha produktif, atau tabungan jangka panjang.
Jika literasi keuangan atlet diterapkan secara konsisten, maka pola pembinaan olahraga nasional bisa mengalami perubahan mendasar.
Menuju Asian Para Games 2026 Jepang
Di sisi lain, fokus pembinaan tetap diarahkan pada persiapan menuju Asian Para Games 2026.
Pemerintah menyatakan pelatnas berkelanjutan tetap berjalan meski ada keterbatasan anggaran.
"Untuk persiapan Asian Para Games, Kemenpora telah terus berkoordinasi, konsolidasi latihan meski dengan keterbatasan anggaran. Kami juga telah menyisir anggaran insha Allah ada ya Pak Surono (Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga) ya, terlepas dari efisiensi anggaran Insha Allah nanti kita juga akan undang NPC untuk duduk bareng seperti apa target-targetnya kita evaluasi bersama," pungkasnya.
Persiapan menuju Asian Para Games 2026 tidak hanya soal target medali.
Keberlanjutan pelatnas harus diiringi sistem pendukung yang kuat.
Di sinilah literasi keuangan atlet menjadi relevan sebagai bagian dari ekosistem pembinaan.
Perlukah Jadi Kurikulum Wajib?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah literasi keuangan atlet akan masuk dalam kurikulum wajib pelatnas.
Jika program ini hanya bersifat imbauan, dampaknya berpotensi terbatas.
Namun bila dijadikan kurikulum resmi, literasi keuangan atlet bisa menjadi standar nasional pembinaan.
Langkah tersebut juga akan memperkuat posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam membangun sistem olahraga yang berkelanjutan.
Koordinasi dengan National Paralympic Committee Indonesia menjadi kunci agar program berjalan efektif.
Transparansi anggaran dan evaluasi berkala tetap dibutuhkan agar publik mengetahui arah kebijakan.
Ke depan, literasi keuangan atlet bukan hanya soal mengelola bonus.
Program ini menyangkut masa depan para atlet dan keluarganya.
Jika diterapkan serius, literasi keuangan atlet dapat menjadi warisan kebijakan yang berdampak luas bagi olahraga nasional. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama