RADARTUBAN – Pemkab Tuban bakal memiliki fasilitas kolam renang standar nasional untuk meningkatkan kualitas atlet renang di Bumi Ronggolawe. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 14,3 miliar.
Sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026.
Merujuk laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), dalam spesifikasi pekerjaannya, selain pembangunan kolam renang, sarana prasarana tersebut juga dilengkapi gedung dua lantai.
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Tuban Muhammad Emawan Putra membenarkan rencana pembangunan fasilitas kolam renang tersebut.
Baca Juga: Keluhan MBG Boleh Diposting: Satgas Tuban Minta Kritik Disampaikan Secara Akurat
Namun, seperti apa konsep dan titik pembangunannya, Emawan—sapaan akrabnya—belum bisa memastikan. Yang jelas, terang dia, titiknya bukan di Pemandian Bektiharjo.
Sebagaimana diketahui, selama ini kolam renang di tempat wisata Pemandian Bektiharjo dijadikan tempat latihan para atlet renang Tuban.
Pasalnya, satu-satunya fasilitas kolam renang yang dimiliki pemerintah daerah hanya itu. ‘’Jadi, rencanannya (pembangunan fasilitas kolam renang, Red) berada di tempat lain, bukan di Bektiharjo,’’ kata Emawan kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Lebih lanjut, mantan Inspektur Wilayah IV Inspektorat Tuban itu menyampaikan, titik lokasi pembangunan masih belum ditentukan. ‘’Masih menunggu petunjuk pimpinan,’’ ujarnya.
Berdasar informasi yang diterima wartawan koran ini, pembangunan fasilitas kolam renang berstandar nasional tersebut untuk menyambut Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Timur 2028. Dan, Tuban ditunjuk sebagai tuan rumah. Karena itu, dibutuhkan persiapan dari sekarang.
Sebelumnya, pembangunan kolam renang untuk menyambut Popda Jatim 2028 itu direncanakan di Pemandian Bektiharjo.
Namun, karena status lahan Bektiharjo masih belum jelas, niat tersebut dibatalkan dan diputuskan mencari lahan baru. Hanya saja, hingga saat ini belum ada kepastian.
Sekadar diketahui, sebelum pengelolaan Wisata Pemandian Bektiharjo diserahkan Pemkab Tuban pada 1951, lahan tersebut merupakan aset pemerintah desa setempat.
Penyerahan lahan dari desa ke pemerintah daerah tertuang dalam surat perjanjian. Masalahnya, sampai sekarang pemandian tersebut belum tercatat sebagai aset pemkab. Dengan demikian, belum memiliki kekuatan hukum.
Baca Juga: Dari Modal Terbatas Jadi Andalan Warga: Kisah Sukses Na'am Muslim Jadi Agen BRILink di Bakauheni
"Kalau kami membangun Bektiharjo itu akan terkena catatan BPK, karena membangun di lahan yang bukan milik pemkab,’’ ujar Emawan pada wawancara sebelumnya.(tok)
Editor : Yudha Satria Aditama