SABAN pemilu, pemilih pemula selalu menjadi rebutan.
Maklum, pemilih perdana yang sebagian cukup besar usia SMA-mahasiswa ini jumlahnya cukup banyak. Dan, secara pilihan masih sangat mudah untuk dipengaruhi.
Merujuk data pemilih tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 lalu, jumlah pemilih yang tergolong usia muda (Gen Z dan milenial) mencapai hampir 57 persen dari total 204.807.222 pemilih.
Harusnya, hal ini menandaskan bahwa pemilih pemula memiliki kendali cukup besar dalam menentukan arah demokrasi bangsa ini.
Namun sayang, sejauh ini pemilih pemula masih dianggap hanya sebagai komiditas angka (baca: suara).
Keberadaannya sebagai investasi pemilih cerdas jangka panjang belum diperhitungkan.
Padahal, dari pemilih pemula-para generasi muda inilah masa demokrasi bangsa ini dititipkan. Tapi sial, investasi—yang katanya generasi emas 2045 ini belum disiapkan matang-matang.
Sejauh penulis amati, pemahaman pemilih pemula terhadap politik masih sangat minim.
Dari sepuluh anak jenjang SMA, mungkin hanya satu, bahkan tidak ada yang paham dan bisa menjelaskan esensi politik. Padahal, mereka sudah berhak menentukan pilihan.
Namun karena tidak paham, sering kali dari mereka menentukan pilihan tanpa pertimbangan.
Asal memilih—tanpa berpikir kritis dan rasional dalam menggunakan hak pilih.
Mirisnya lagi, mereka juga sangat rentan terhadap politik uang. Tentu, ini tidak sepenuhnya salah mereka— para generasi muda— pemilih pemula.
Ini adalah kesalahan para pemangku kebijakan dan kepentingan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) belum menenunjukkan keseriusannya dalam memberikan pendidikan politik (baca: politik yang baik dan benar) di tingkat satuan pendidikan.
Sejauh ini belum ada kurikulum secara resmi yang memasukan pendidikan politik di sekolah. Sebab itu, banyak siswa yang tidak memiliki pengetahuan tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara, hingga pemahaman tentang sistem politik dan ketatanegaraan.
Pun penyelenggara pemilu, yang seharusnya mampu menjadi garda terdepan dalam menjalankan pendidikan politik di tingkat siswa, selama ini belum maksimal.
Sosialisasi pemilu di sekolah tidak lebih dari sekadar rutinitas jadwal. Selama tidak ada pemilu, hampir pasti tidak ada pendidikan politik di lembaga pendidikan.
Kalaupun ada, belum mampu menjangkau seluruh lembaga pendidikan.
Setali tiga uang, partai politik juga tidak pernah menjalankan perannya untuk memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula.
Tapi di sisi lain, partai politik selalu mempolitisasi potensi pemilih pemula. Padahal, pendidikan politik di sekolah merupakan landasan penting dalam membentuk masyarakat yang sadar politik dan aktif dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi (baca: pemilu).
Dengan pendidikan politik, siswa akan memiliki pemahaman terhadap demokrasi, memiliki pengetahuan tentang kewajiban dan hak-haknya sebagai warga di negara demokrasi.
Lebih jauh lagi, pendidikan politik dapat memahamkan siswa terhadap sistem politik dan ketatanegaraan. Sehingga memiliki bekal sebagai pemilih cerdas dan rasional.
Untuk mencapai harapan ideal tersebut, pendidikan politik mendesak diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal—sebagaimana mata pelajaran lain.
Membangun Kesadaran Politik sejak Dini
Kesadaran adalah modal penting dalam menyongsong pemilu yang Luber-Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
Sebab, orang yang berkesadaran selalu berupaya memikirkan hal ideal. Orang yang berkesadaran akan selalu cemas ketika melihat ketidakbenaran.
Mereka yang berkesadaran akan cemas ketika melihat kecurangan dan money politics dalam pemilu. Mereka akan takut dan cemas ketika hendak berbuat curang.
Inilah alasan pentingnya pendidikan politik sejak usia dini. Sebab, dari pendidikan politik itulah akan terbangun kesadaran. Dan ketika berkesadaran sudah menjadi bagian dari laku berdemokrasi, maka tidak sulit memuwujudkan pemilu yang bersih.
Inilah yang penulis maksud sebagai investasi demokrasi jangka panjang. (*)
Editor : Amin Fauzie