Opini - Pilkada Belum Selesai

Ahmad Atho’illah • Dipublikasikan Selasa, 27 Agustus 2024 | 02:00 WIB
Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada

PENDAFTARAN paslon bacabup-bacawabup baru dibuka Selasa, 27 Agustus nanti. Namun, sepertinya dapat dipastikan hanya ada paslon tunggal melawan kotak kosong.

Pasalnya, dari delapan parpol parlemen, tujuh di antaranya (Golkar, PKB, PAN, Demokrat, Gerindra, PPP, PDIP) sudah mengunci dukungan kepada calon incumbent. Sehingga tinggal menyisakan Partai NasDem.

Semula, NasDem bakal mengusung Wakil Bupati Riyadi sebagai bacabup untuk melawan petahana. Namun, karena jumlah kursi yang dimiliki di DPRD tidak mencukupi untuk mengusung calon sendiri, maka harapan itu hampir pasti pupus, namun belum sepenuhnya.

Photo
Photo
Itu menyusul putusan MK yang mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah—dari awalnya 25 persen perolehan suara menjadi 7,5 persen untuk Kabupaten Tuban dengan jumlah DPT 500 ribu-1 juta orang, serta membolehkan parpol tanpa kursi di DPRD untuk mengusung calon di pilkada.

Dengan demikian, NasDem yang meraih total suara sebanyak 7,48 persen pada Pileg 2024 tinggal menambah sedikit suara dari parpol non parlemen.

Hanya saja, kemungkinan itu juga sangat kecil. Sebab, kabarnya, DPP NasDem tidak cukup optimis untuk mengusung Riyadi—yang merupakan kadernya sendiri sekaligus Ketua DPD NasDem Tuban. Sehingga, rekomendasi dari DPP bakal dilabuhkan kepada calon incumbent. Wallahualam.

Kotak Kosong Adalah Calon

Secara aturan, paslon tunggal melawan kotak kosong dalam pilkada tidak lagi dilarang. Titik tolak diperbolehkannya paslon tunggal itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan satu pasangan calon.

Aturan anyar paslon tunggal itu kembali dipertegas melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015.

Regulasi yang akhirnya membolehkan paslon tunggal melawan kotak kosong ini pertama kali berlaku pada Pilkada 2020.

Artinya, calon tunggal dan kotak kosong memiliki hak yang sama untuk dipilih. Pun memiliki hak yang sama untuk “kampanye”.

Hanya saja, ketika kotak kosong yang menang, maka selama satu periode ke depan tidak ada bupati definitif.

Jabatan kepala daerah akan diisi penjabat bupati (Pj) yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Calon Tunggal Vs Tingkat Kepuasan Masyarakat

Seorang kawan berseloroh, “pilkada telah selesai,” katanya. Apa yang disampaikan kawan saya ini tidak salah, tapi kurang tepat.

Sebaliknya, menurut saya, calon tunggal cum petahana melawan kotak kosong adalah the real pilkada. Inilah pilkada yang sesungguhnya. Sebab, potensi money politics cukup minim.

Analisa saya sederhana. Ketika lawan calon tunggal adalah kotak kosong, maka kuantitas atau jumlah pemilih terhadap calon tunggal menjadi tolok ukur. Dan, kemenangan 50 persen plus 1 tidaklah cukup.

Terlebih, bagi calon petahana. Secara de jure memang menang. Namun, secara de facto dapat dikatakan kalah. Apalagi, angka 50 persen plus 1 hanya dari tingkat partisipasi pemilih.

Misalnya, DPT di Tuban mencapai 1 juta, sedangkan yang menggunakan hak pilih hanya 500 ribu. Maka, ada 50 persen yang tidak menggunakan hak pilih.

Dan artinya, yang memilih calon tunggal hanya 25 persen plus satu. Bayangkan, dari 1 juta DPT, hanya 251 ribu yang memilih calon tunggal. Sementara 749 ribu pemilih abstain dan memilih kotak kosong.

Konklusinya, masyarakat Tuban tidak puas dengan kepemimpinan calon petahana selama periode pertama.

Merujuk persentase survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah—dapat dikatakan puas—jika persentasenya mencapai minimal 70 persen.

Artinya, keberhasilan calon petahana sebagai calon tunggal dalam pilkada dapat diukur dari jumlah pemilih dari total DPT.

Jika DPT pilkada di Tuban mencapai 1 juta orang, maka calon petahana dapat dikatakan sukses menjalankan pemerintahan di periode pertama—jika kuantitas pemilihnya mencapai minimal 700 ribu.

Dan, dapat dikatakan sangat puas apabila mencapai 800 ribu lebih atau 80 persen. Syukur-syukur 90 persen. Sebab, jika 100 persen sepertinya tidak mungkin.

Walakhir, kepemimpinan calon petahana, Bupati Aditya Halindra Faridzky di periode pertama dapat dikatakan berhasil dan masyarakat puas, jika pada pilkada yang digelar 27 November mendatang mendapat suara minimal 70 persen dari total DPT.

Dengan demikian, tugas dari parpol pengusung dan tim pemenangan adalah mengkampanyekan keberhasilan program pembangunan Mas Lindra selama tiga tahun menjadi Bupati Tuban. (*)

Editor : Yudha Satria Aditama
Sumber : Radar Tuban
DPRD kotak kosong Bacabup Golkar PKB