NU Tuban perlu memantapkan kembali kebangkitan kedua (al-nahdlah al-tsaniyah atau second revivalism) sebagai respon atas berbagai tantangan kian berat.
NU memerlukan semangat ekstra untuk menghadapi tantangan yang tidak biasa alias extra ordinary.
Tantangan yang dihadapi NU jelas-jelas lebih serius dibandingkan masa-masa sebelumnya.
NU adalah organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Awal kelahiran NU tidak dapat dilepaskan dari kehadiran dua faktor utama, yakni realitas ke-islaman dan realitas ke-Indonesia-an.
NU dilahirkan oleh ulama pesantren sebagai wadah persatuan bagi para ulama serta para pengikutnya—guna mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jama’ah—yang berarti pengikut Nabi Muhammad.
Sedangkan, dalam realitas ke-Indonesiaan, kelahiran NU merupakan bagian dari pengaruh politik etis yang diterapkan Belanda dalam konteks perjuangan mewujudkan kemerdekaan.
Membangkitkan kembali Tuban pada politik keumatan dari krisis kepemimpinan harus di tempuh dengan memperkuat nilai keaswajaan dan nilai kenusantaraan agar bisa menemukan identitas kembali, dan bisa membangun karakter sendiri, sehingga memiliki kepercayaan diri serta kebanggaan diri.
Kesatuan suara warga NU Tuban pada pemilukada 2011 dan 2016 memiliki bupati dan wakil bupati (Hudanoor) dalam memimpin daerah.
Dalam wadah politiknya memilih melalui PKB memiliki wakil DPRD Pemilu 2019 sebanyak 16 anggota.
Namun, pada Pemilu 2024 turun menjadi 11 anggota. Data itu menunjukkan PKB mengalami penurunan suara yang cukup signifikan. Bahkan, tidak memiliki kader yang maju menjadi bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun ini.
Hal itu bisa ditengarai adanya konflik internal antar elite yang ada di dalam tubuh PKB, dan kemudian berakibat pada perpecahan di basis masa PKB, khususnya warga NU.
Dirasakan warga NU era Bupati Fathul Huda bisa mengembangkan perjuangan agama sesuai realitas keagamaan dan keislaman, seiring dengan program pemerintah daerah, yaitu pembangunan selaras antara infrastruktur dan suprastruktur.
Karena keduanya merupakan elemen yang saling bertaut dan tidak bisa dipisahkan, sehingga pembangunan harus seimbang, serasi dan terpadu.
Di bidang pembangunan suprastruktur, pemerintah daerah melibatkan dan didukung elemen di dalamnya, yaitu lembaga madrasah, lembaga diniyah, pondok pesantren, kiai, guru agama dan tenaga pendidik yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan spiritual.
Konflik kepentingan sebenarnya karena orientasi praktis, implikasi orientasi praktis yang serba politis itu mengakibatkan kerugian NU.
Karena terjerumus ke dalam pola yang serba taktis politis untuk memperebutkan keuntungan politik—yang sifatnya hanya sementara.
Kesadaran akan ancaman pemicu sikap dan tindakan warga NU selalu dikaitkan dengan orientasi untung rugi dari segi kepentingan politik semata harus segera dibangkitkan.
Seperti telah diketahui bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi penyangga kekuatan NU, yaitu kiai, pesantren, dan aktor politiknya.
Tujuan utamanya NU, yaitu mempersatukan umat Islam ke dalam suatu wadah yang bernama NU, sehingga tugas-tugas sosial keagamaan dan pendidikan akan tercapai.
Semua komponen penyangga kekua tan NU itu harus bersatu dan berorientasi pemikiran dalam menghadapi persoalan keumatan di Tuban. (*)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban