RADARTUBAN- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya sedang jatuh cinta pada kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI).
Dalam berbagai kesempatan, Gibran selalu menyuarakan pentingnya pengembangan AI untuk masa depan Indonesia.
Tapi pertanyaannya: AI siapa yang akan kita pakai?
Ditanya soal kemacetan, jawabannya AI. Ditanya soal kurikulum pendidikan, jawabannya AI.
Ditanya soal apapun, AI solusinya. Apakah salah? Tentu tidak. AI adalah sebuah keniscayaan. Tapi...
Hingga hari ini, Indonesia belum punya ekosistem AI mandiri yang kokoh.
Mayoritas infrastruktur, algoritma, dan platform AI yang digunakan di Indonesia berasal dari raksasa teknologi global seperti OpenAI (Amerika Serikat), Gemini (Google), dan Copliot (Microsoft).
Berikutnya Deepseek, Alibaba dan Baidu dari Tiongkok.
Data training, perangkat keras, hingga sumber daya manusia pun sebagian besar masih bergantung pada luar negeri.
Laporan Stanford AI Index 2024 menyebutkan bahwa lima negara dengan investasi tertinggi di bidang AI adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Kanada, dan Israel.
Negara-negara ini tak hanya mengembangkan AI, tapi juga mengekspornya ke seluruh dunia—termasuk Indonesia.
Sementara itu, Indonesia bahkan belum masuk dalam 20 besar negara dengan publikasi ilmiah atau paten AI terbanyak.
Dalam laporan Oxford Insights Government AI Readiness Index 2023, Indonesia hanya menempati peringkat ke-42 dari 193 negara dalam kesiapan pemerintahan untuk memanfaatkan AI.
Jauh di bawah tetangga Asia Tenggara seperti Singapura (peringkat 1 dunia), Malaysia, dan Thailand.
Ironisnya, di tengah fakta ini, Gibran terlalu percaya diri menjual narasi AI seolah-olah kita sudah siap masuk era otomatisasi canggih.
Bukannya membangun fondasi, dia terkesan memulai dari langit: menciptakan ilusi masa depan yang tidak berpijak pada kenyataan.
Persoalan yang patut dipermasalah saat ini bukan pada promosi AI, tapi pada kedaulatan teknologi.
Promosi AI sah-sah saja. Namun, jika tidak dibarengi dengan strategi pembangunan teknologi nasional yang kuat, maka kita hanya akan jadi pasar dari teknologi luar.
Kita hanya mengonsumsi, tidak menguasai. Bahkan lebih buruk, kita memberi data kita secara cuma-cuma kepada perusahaan asing.
Padahal, pengembangan AI sangat terkait erat dengan isu data sovereignty dan kedaulatan digital.
AI hanya sekuat data yang dimilikinya. Dan siapa yang mengontrol data, mengontrol masa depan.
Jika kita terus bergantung pada teknologi luar tanpa membangun basis teknologi dalam negeri—baik dari sisi infrastruktur, talenta, maupun regulasi—maka kita sedang menggantungkan masa depan pada belas kasih asing.
Apa yang harus dilakukan? Pertama, pemerintah seharusnya memulai dengan membangun data center nasional yang aman dan mandiri.
Data warga negara dan lembaga publik jangan dititipkan di server luar negeri.
Kedua, perlu investasi serius pada riset dan pengembangan AI lokal. Ini tidak bisa ditumpukan hanya pada BUMN atau kampus; harus ada kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan komunitas teknologi.
Ketiga, bangun ekosistem talenta. Menurut laporan McKinsey (2023), Indonesia kekurangan lebih dari 100 ribu talenta digital setiap tahun.
Tanpa SDM yang mumpuni, bicara AI hanya akan menjadi jargon kampanye.
Dan terakhir, berhentilah menjual mimpi jika fondasinya belum kuat. AI bukan kosmetik untuk panggung politik.
Ini soal strategi nasional jangka panjang yang menyangkut masa depan generasi mendatang.
Sosok orang nomor dua di Indonesia ini mengingatkan saya kepada salah seorang teman dekat.
Dalam berbagai pembahasan di tongkrongan, dia selalu menjawab: solusinya crypto.
Ekonomi memburuk? Solusinya crypto. Banyak anak muda tidak punya rumah, Solusinya crypto. Banyak anak muda menganggur? Solusinya crypto.
Semua teman di tongkrongan sepakat, dia tidak pernah bisa diajak diskusi yang lain karena memang tidak mampu untuk berpikir lebih. Kalau kata orang Jawa—pikiran e gak tutuk.
Agar terlihat mengikuti perkembangan zaman, makanya dia mengangkat isu terkini: crypto.
Karena penasaran saya pernah tanya ke dia. Punya crypto apa? Dan berapa? Dia jawab, punya 10 dogecoin.
Bagi yang belum tahu, uang digital tersebut setara Rp 300 ribuan. Tapi ini tentang teman saya, orang biasa. Dia bukan Gibran, atau orang yang punya kendali untuk mengubah Indonesia. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni