RADARTUBAN- Sekalipun tulisan ini viral dan dibaca oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, lalu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, saya pastikan tidak sedikit pun mengubah, atau bahkan minimal mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan.
Seperti pribahasa: Anjing menggonggong kafilah berlalu. Pun demikian dengan tulisan ini, hanya akan berlalu begitu saja.
Tindak ada yang salah dengan program MBG. Karena itu, kritik yang akan saya narasikan dalam tulisan sederhana ini bukan soal substansi program.
Melainkan teknis pelaksanaan dan sasaran atau penerima manfaat dari program prioritas presiden tersebut.
Jika tidak salah—dan memang sudah seharusnya, tujuan awal program MBG ini adalah untuk mencukupi kebutuhan gizi kelompok rentan.
Yakni, mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya.
Dalam konteks MBG, maka yang berhak menerima program ini adalah mereka yang mengalami kesusahan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan makan bergizi.
Selain dikhususkan untuk kelompok rentan, tujuan dari MBG juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dan hal ini sejalan dengan visi Indonesia emas 2045. Menciptakan generasi emas yang siap membawa Indonesia menjadi negara maju.
Pertanyaannya sekarang. Bagaimana realisasi di lapangan? Sudahkan sesuai dengan tujuan awal yang diidealkan—untuk kelompok rentan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan?
Berhubung di Kabupaten Tuban sudah mulai dilaksanakan, sehingga tidak sulit untuk melihat fakta di lapangan.
Program yang katanya untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi ini resmi bergulir Selasa (10/6) lalu.
Namun, belum semua anak sekolah di Kota Legen menerima manfaat dari program ini.
Khususnya siswa dari sekolah pinggiran. Sebaliknya, yang pertama kali merasakan program dari janji kampanye Prabowo-Gibran ini adalah anak-anak di wilayah perkotaan.
Alasannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru berdiri di wilayah kota.
SPPG Kebonsari, misalnya. Dapur umum di timur kantor Pegadaian Cabang Tuban ini mengkaver sedikitnya sebelas sekolah dari tingkat TK hingga SMA. Yakni, TK Kemala Bhayangkari, TK Pertiwi, TK Kartika, SD Kebonsari 1 dan 3, SDN Kutorejo 1 dan 3, SMP PGRI 3, SMP Muhammadiyah, SMPN 1 Tuban, SMPN 6 Tuban, SMA PGRI 1, SMA Muhammadiyah 1, dan SMK PGRI 2.
Tidak bermaksud untuk melakukan generalisasi kelaikan sebagai penerima MBG.
Namun, sebut saja TK Bhayangkari dan SMPN 1 Tuban. Siapa pun akan menilai bahwa kedua sekolah itu merupakan sekolah bonafit—tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap orang tua yang terbilang tidak mampu.
Namun, jika tujuan dari program MBG ini adalah untuk kelompok rentan, tentu yang lebih membutuhkan adalah anak-anak di sekolah pinggiran—yang rata-rata dari keluarga tidak mampu.
Tidak sedikit, mereka yang sekolah di SMPN 1 Tuban adalah anak para pejabat dan pengusaha kaya di kota ini.
Artinya, memberikan makan bergizi kepada anak-anak dari keluarga mampu dengan bujet Rp 8-10 ribu per porsi (belum dikurangi margin keuntungan bagi penyedia makanan), ini seperti nguyahi segoro.
Bahkan, dengan uang saku saja tidak sepadan. Tanya saja jika tidak percaya, berapa uang saku yang mereka terima dari orang tuanya? Saya yakin, nominalnya dua sampai tiga kali lipat dari anggaran MBG per porsi, bahkan mungkin lebih.
Sekali lagi, saya tidak ingin menggeneralisasi—bahwa semua anak yang sekolah di SMPN 1 Tuban merupakan anak-anak dari orang kaya.
Namun yang pasti, jika tujuan awalnya untuk anak-anak dari keluarga rentan, maka program MBG ini sudah melenceng.
Lantas, apa bedanya dengan program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, yang kemudian dianggap malaadministrasi dan merugikan negara.
Tapi kan tujuannya untuk kebersamaan—makan bersama. Sudahlah, jangan terlalu denial dengan program yang tidak efektif dan efisien.
Jika dalihnya untuk kebersamaan, kenapa tidak bikin saja program membawa bekal makanan dari rumah.
Lalu, setelah itu, di sekolah saling bertukar makanan. Sehingga bisa menumbuhkan kebersamaan dan perasaan empati.
Atau bahkan mungkin ada anak yang tidak bisa membawa bekal, lalu teman-temannya diminta untuk menyisihkan sebagian bekalnya sebagai wujud kebersamaan dan saling peduli.
Jika itu menjadi pembiasaan setiap hari, saya meyakini betul—bukan hanya generasi emas cerdas yang akan lahir, tapi juga generasi emas yang memiliki karakter kuat.
Berikutnya, MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Saya tidak menampik, meski hanya Rp 10 ribu per porsi, menu MBG ini cukup sehat—asal tidak basi karena pengirimannya telat.
Namun, sekalipun diberikan makan-makanan yang mahal, sehat, dan bergizi, tapi jika sebagian besar generasi muda masih terjebak adiksi media sosial dan game, jangan berharap akan lahir generasi emas.
Kok salah lagi? Tidak ada yang salah dengan program MBG ini. Tapi cara berpikir pemerintah saja yang parsial.
Makannya dipenuhi, tapi otaknya tidak disiapkan sejak dini. Seharusnya, yang patut menjadi atensi pemerintah adalah minimnya minat baca generasi hari ini. Dan itu fakta.
Kita harus sadar bahwa pepatah: Buku adalah jendela dunia, bukanlah kata-kata canda yang tidak memiliki makna sama sekali. Namun, kini pepatah itu terasa asing. Bukan buku yang dibutuhkan, tapi makan-makan-makan.
Benar bahwa manusia harus makan, tapi pemerintah juga harus menyiapkan program untuk otak yang seimbang dengan anggaran makan.
Atau minimal tidak timpang. Ratusan triliun untuk makan, tapi untuk buku selalu berlalu.
Terakhir, adalah tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada kolom sebelumnya, ihwal siapa yang diuntungkan dari program MBG ini sudah saya sampaikan.
Yang jelas, hanya orang-orang dengan kekuatan finansial lebih yang bisa menjalankan program ini. Pun juga tidak lepas dari relasi kuasa.
Ah, sudahlah… Anjing menggonggong kafilah berlalu. Tulisan ini hanya sekadar angin lalu. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni