RADARTUBAN - Sebelum ada konsep pendidikan bertajuk sekolah rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, kurang lebih dua setengah tahun lalu, jika tidak salah ingat—dalam sebuah diskusi membahas rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasan program untuk Tuban ke depan.
Seingat saya, diskusi kurang lebih tiga jam itu terkait program pengentasan kemiskinan. Dan karena saya concern terhadap pendidikan, maka yang saya utarakan tidak lepas dari pendidikan.
Saya tegaskan bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan secara permanen.
Karena itu, dalam forum diskusi tersebut, saya menyampaikan kepada para pejabat terkait, pemerintah daerah harus mulai memikirkan program pendidikan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin.
Konkretnya, saya mengusulkan kepada pemerintah daerah supaya mengalokasikan anggaran untuk membangun sekolah berstandar internasional dengan konsep boarding school, yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan gratis.
Semua biaya ditanggung oleh pemerintah daerah. Sebagai tahap awal, bisa dimulai dari jenjang SMP.
Targetnya, membidik anak-anak lulusan SD dari keluarga tidak mampu. Dan secara berkelanjutan hingga tingkat SMA.
Kenapa harus berstandar internasional dan menerapkan konsep boarding school?
Sebab, hanya dengan kualitas berstandar internasional lah, anak-anak dari keluarga tidak mampu ini mendapat kualitas pendidikan yang, setidaknya sama dengan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua kaya.
Jika perlu, kualitasnya jauh lebih dari sekolah swasta. Sehingga, kelak setelah lulus nanti, mampu bersaing dengan anak-anak dari kalangan elit, baik secara kualitas SDM maupun mental.
Kenapa harus mental? Sebab, pembentukan karakter paling sulit dari keluarga miskin adalah mental. Dan modal utama dalam membentuk mental yang kuat adalah insight kualitas pendidikan yang baik. Setidaknya, setara dengan anak-anak dari kalangan berduit.
Lalu, kenapa harus boarding school? Saya meyakini, hanya dua konsep pendidikan yang mampu membentuk karakter disiplin anak dengan baik. Pertama, pendidikan pesantren atau asrama, dan kedua, pendidikan militer. Boarding school masuk pada konsep asrama.
Dengan konsep pendidikan asrama dan dengan kualitas pendidikan berstandar internasional, anak-anak dari keluarga miskin dapat digembleng, dididik, dan dibimbing menjadi anak yang memiliki mentalitas kuat, tangguh, dan percaya diri dalam menghadapi dunia kerja.
Dan seperti yang sudah saya prediksi sebelumnya, beberapa pejabat dan tamu diskusi menanggapinya dengan senyum sinis.
Bahkan, ada salah satu tamu diskusi yang mengatakan usulan saya tidak masuk akal, dan dipungkasi dengan tawa kecil nan ngece (saya masih ingat betul mimik wajah perempuan itu).
Alasannya pun sangat denial. Katanya, konsep yang saya usulkan sama halnya mengerdilkan anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Mengasramakan anak-anak dari keluarga mampu di satu sekolah, itu sama halnya melabeli predikat miskin kepada mereka.
Katanya, lanjut dia, mental anak akan semakin terbentuk jika dikumpulkan dengan semua anak dari latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga tidak perlu membikin sekolah khusus anak-anak dari keluarga tidak mampu. Untuk argumen ini, dia tidak sepenuhnya salah.
Sebab, idealnya pendidikan memang demikian. Hanya saja, hal yang ideal itu masih utopis di negeri ini. Jamaknya, sekolah unggulan, berstandar nasional, dan bonafit, rata-rata didominasi siswa dari keluarga berduit, termasuk pejabat.
Jika pun ada siswa dari keluarga tidak mampu, persentasenya hanya 0,00000000 sekian persen.
Itu pun, kadang hanya sebagai formalitas, agar tetap dipandang memedulikan siswa dari keluarga tidak mampu. Artinya, kesempatan anak dari keluarga miskin untuk mengenyam pendidikan berkualitas masih jauh dari tujuan pendidikan ideal.
Sebagai orang yang pernah menjadi wali murid dari anak yang pernah bersekolah di sekolah unggulan dan berstandar internasional lantaran berprestasi, saya paham betul bagaimana rasanya menata mental, psikologi, dan tekanan kesombongan dari orang tua siswa yang mayoritas kaya.
Misalnya, ada agenda pertemuan komite membahas bantuan untuk sekolah. Mereka—para orang tua kaya dengan sangat gagahnya mengiyakan berapa pun sumbangan yang diminta sekolah, bahkan tidak sedikit yang langsung request menyumbang ini dan itu.
Sementara kami, wali murid yang papa ini hanya bisa ndlongop di belakang sembari berdoa: jangan sampai ditanya, nyumbang berapa?
Belum lagi mental seorang anak yang saban hari berbaur dengan anak-anak orang kaya yang suka pamer harta. Saya merasakan betul.
Sungguh nelangsa. Dibutuhkan mental yang kuat untuk berbaur dengan anak dan orang tua kaya. Kuat sih kuat, tapi mental tidak sepenuhnya sehat.
Akhir diskusi, si pejabat perempuan yang menyambut sinis usulan saya tersebut, sepertinya tidak pernah merasakan melarat.
Dan semoga dia tidak membaca tulisan saya ini.
Gayung bersambut, kini usulan saya terjawab dengan program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo.
Dan semoga seperti harapan saya, sekolah untuk anak-anak dari keluarga miskin ini benar-benar berkualitas. Setidaknya setara dengan kualitas sekolah bonafit yang isinya anak-anak orang kaya itu. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama