RADARTUBAN- Di tengah semangat pembangunan desa yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan warga, muncul satu opini yang kerap dianggap tak populer: Dana Desa tidak seharusnya digunakan untuk merenovasi balai desa atau kantor kepala desa.
Meski terdengar kontroversial, pendapat ini punya dasar yang kuat, baik secara regulatif maupun filosofis.
Dana Desa sejatinya dirancang untuk mendanai sektor-sektor prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut kebijakan Kementerian Desa, Dana Desa difokuskan pada pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat, seperti:
• Pendidikan dan kesehatan
• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
• Pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan
• Pengembangan ekonomi lokal dan digitalisasi desa
Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan kantor desa, balai desa, atau tempat ibadah secara umum tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memang sedang menyiapkan aturan yang memperbolehkan Dana Desa digunakan untuk rehabilitasi ringan balai desa atau kantor kepala desa.
Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk desa yang telah berstatus sebagai Desa Mandiri—yakni desa yang telah memenuhi indikator kemandirian secara ekonomi, sosial, dan tata kelola.
Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa desa mandiri memiliki fleksibilitas lebih dalam penggunaan Dana Desa karena kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi.
Oleh karena itu, sebagian dana bisa direalokasikan untuk infrastruktur pemerintahan, termasuk renovasi ringan balai desa.
Secara filosofis, Dana Desa adalah instrumen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.
Menggunakannya untuk membenahi fasilitas pemerintahan bisa dianggap sebagai bentuk pemusatan anggaran yang tidak langsung berdampak pada kesejahteraan warga.
Balai desa memang penting sebagai pusat administrasi dan kegiatan sosial, namun membenahinya dengan Dana Desa bisa menimbulkan kesenjangan prioritas, terutama jika masih banyak warga yang membutuhkan akses air bersih, pendidikan, atau bantuan ekonomi.
Opini bahwa Dana Desa tidak seharusnya digunakan untuk renovasi balai desa bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan ajakan untuk menempatkan warga sebagai pusat dari setiap kebijakan.
Jika desa belum mandiri, maka Dana Desa sebaiknya difokuskan untuk hal-hal yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Karena pada akhirnya, desa yang kuat bukan hanya soal bangunan megah, tapi tentang warga yang sehat, berdaya, dan sejahtera. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni