RADARTUBAN- Cara paling mudah untuk mengukur tingkat literasi sebuah bangsa adalah dengan melihat reaksi pemerintah dalam merespon kritik.
Jika pendekatan yang dipakai responsif, maka dapat disimpulkan memiliki tingkat literasi yang tinggi.
Tapi sebaliknya, jika cara yang dipakai terlalu reaktif, maka tingkat literasinya masih rendah.
Lantas, bagaimana respon pemerintah terhadap pengibaran bendera One Piece?
Sebagai warga negara yang baik, sepertinya semua bersepakat bahwa Merah Putih adalah lambang sakral yang tidak boleh digantikan dengan simbol apa pun.
Namun, respon pemerintah yang terlampau reaktif terhadap simbol fiksi serial One Piece, adalah bentuk ketidakdewasaan pemerintah dalam menjalankan laku demokrasi. Lebih spesifik dari itu, hal ini juga menandaskan rendahnya literasi para pemangku kekuasaan.
Dalam kesadaran kolektif, bendera One Piece diartikan sebagai simbol perjuangan rakyat dalam mewujudkan negara yang ideal: terbebas dari kekuasaan yang korup dan tidak adil terhadap rakyatnya.
Artinya, simbol bendera One Piece ini merupakan kritik dari sebuah serial fiksi yang sangat positif. Tidak ada sedikit pun tujuan untuk melakukan makar.
Toh juga semua sadar—bahwa tidak mungkin mengibarkan bendera One Piece di atas bendera Merah Putih. Sebab, tujuan dari perlawanan simbolik ini adalah mengingatkan kepada pemerintah agar tidak menjadi penguasa yang lalim.
Dan jika dipahami lebih substansial, fenomena ini sekaligus menjadi refleksi bersama menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia: Sudahkah para pemangku kekuasaan menjalankan sistem pemerintah yang ideal—sebagaimana yang diimajinasikan dalam serial anime asal Jepang tersebut?
Berangkat dari tujuan yang ideal tersebut (lepas dari segala konteks politik yang menunggangi), harusnya pemerintah menggunakan pendekatan yang responsif dalam menjawab kritik fiksi tersebut.
Bukan malah sebaliknya, reaktif. Dan inilah yang membuat saya tidak habis pikir.
Jika pemerintah mampu berpikir secara literat, tentu bukan sikap reaktif yang dikedepankan. Melainkan responsif.
Harusnya, fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT Kemerdekaan Indonesia dijadikan momentum untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. Bukan malah sebaliknya, kritik dibalas dengan tindakan represif.
Dan yang membuat saya tidak habis pikir lagi, seorang Menteri Hak Asasi Manusia di negara kita ini membawa kritik simbol fiksi ini sampai ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memberikan framing pemasangan umbul-umbul One Piece sejajar dengan bendera Merah Putih.
Katanya, PBB mendukung pemerintah Indonesia melarang warganya mengibarkan bendera One Piece.
Padahal, tidak ada yang menyejajarkan bendera fiksi bergambar tengkorak dengan tulang menyilang bertopi jerami khas Luffy itu dengan bendera Merah Putih. Inilah yang saya maksud respon yang terlampau berlebihan.
Semestinya, jika para pejabat yang berada di lingkar kekuasaan mampu memahami kritik secara subtansial, fenomena bendera One Piece ini disambut dengan sebuah diskusi.
Mengundang para Nakama (sebutan penggemar One Piece) untuk berdiskusi: Seperti apa sih pemerintahan yang ideal menurut anak muda yang gemar nonton One Piece?
Dan sekaligus menjadi medium anak-anak muda dalam menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah—yang katanya disiapkan sebagai generasi emas 2045. Bukan malah dihilangkan imajinasinya.
Apa sih susahnya menumbuhkan budaya diskusi antara pejabat dan rakyatnya. Heran saya.
Kritik terhadap Pemerintah Harus Dirawat
Tidak mengurangi respect terhadap para pengkritik pemerintah yang menggunakan bendera One Piece. Apa pun caranya, baik dengan simbol, lisan, maupun tulisan, kritik adalah cara paling santun untuk merawat demokrasi.
Hanya saja, fenomena kritik yang dilakukan generasi hari ini (sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat) tidak akan bertahan lama. Sebab, medium kritik yang dipakai berdasar viralitas.
Tidak berangkat dari ruang diskusi yang panjang, sebagaimana generasi terdahulu—kritik lahir dari ruang-ruang diskusi, pertunjukan seni, karya sastra, hingga puisi yang masih relevan sampai sekarang.
Sementara itu, kritik yang berdasar viralitas tidak jauh beda dengan dunia maya. Hadir hanya mengikuti tren, lalu hilang tergerus putaran algoritma media sosial. Maksimal paling lama satu bulan. Kadang hanya hitungan hari.
Jamak dipahami, di era digital ini, kehidupan kita seakan didikte oleh apa saja yang viral di media sosial.
Meski demikian, kritik dengan simbol bendera bergambar tengkorak khas bajak laut dari serial One Piece tetaplah positif. Sebab, sebaik-baik demokrasi adalah tidak berhenti mengkritik terhadap pemerintah.
Karena itu, meskipun berangkat dari fiksi dan viralitas, anak muda jangan pernah berhenti mengkritik pemerintah. Sebab, kritik adalah nyawa demokrasi. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni