RADARTUBAN - Baru-baru ini, DPR RI dan pemerintah sepakat menghapus syarat “harus beragama Islam” bagi petugas haji di tahap embarkasi.
Keputusan ini diambil dalam pembahasan RUU Haji dan Umrah, dan langsung bikin sebagian orang mengernyitkan dahi.
“Lho, masa petugas haji bukan Islam?” begitu kira-kira reaksinya.
Tapi kalau dipikir-pikir, keputusan ini justru masuk akal. Saya sepakat. Karena pertanyaannya bukan “apa agamanya,” tapi “apa tugasnya.”
Dan untuk menjawab itu, kita perlu tahu dulu: embarkasi itu apa sih?
Embarkasi adalah titik awal keberangkatan jemaah haji dari daerah menuju Tanah Suci.
Di sini, jemaah dikumpulkan, diperiksa kesehatannya, diberi pembekalan, dan diberangkatkan ke bandara internasional.
Jadi, petugas embarkasi itu bisa dokter, tenaga logistik, teknisi, atau staf administrasi.
Mereka tidak memberi bimbingan ibadah, tidak memimpin doa, tidak mengatur manasik. Mereka memastikan proses keberangkatan berjalan lancar.
Apa-apa kok Harus Islam
Jangan marah dulu. maksud saya, masak apa-apa kok harus agama mayoritas?
Kalau tugasnya teknis dan administratif, kenapa harus Islam? Memangnya pilot pesawat haji harus Islam?
Kalau pesawatnya Airbus dan pilotnya dari maskapai internasional, apakah kita minta sertifikat keislaman dulu sebelum terbang?
Tentu tidak. Karena yang kita butuhkan adalah kompetensi, bukan keyakinan.
Sekali lagi, saya di sini tidak sedang meremehkan ibadah atau malah agama, tapi kalau dipikir lagi, kebijakan ini tuh soal menempatkan agama di tempat yang tepat.
Kalau tugasnya ibadah, tentu harus Muslim.
Tapi kalau tugasnya medis, logistik, atau teknis, maka yang dibutuhkan adalah profesionalisme.
Bahkan di daerah-daerah minoritas Muslim seperti Papua atau Manado, tenaga medis yang tersedia bisa jadi non-Muslim.
Masa kita harus impor dokter Muslim dari luar daerah hanya demi syarat administratif?
Lagipula, apakah dengan syarat “harus Islam” semua jadi beres? Apakah semua petugas Muslim pasti amanah, ramah, dan profesional? Tentu tidak.
Karena agama bukan jaminan kinerja. Yang dibutuhkan adalah pelatihan, etika kerja, dan sistem pengawasan yang baik.
Pemerintah Memang Sedang Bobrok, tapi Tak Semua Kebijakan Salah
Saya paham, pemerintah kita memang sedang tidak baik-baik saja. Skandal silih berganti, kebijakan ugal-ugalan.
Tapi bukan berarti semua yang keluar dari mulut pejabat selalu omong kosong.
Sering kali publik terlanjur skeptis: apa pun yang keluar dari pemerintah pasti dianggap keliru.
Padahal, sesekali ada langkah yang patut dipuji, seperti keputusan menghapus syarat agama bagi petugas embarkasi haji.
Kebijakan ini justru menyelamatkan logika publik agar agama tidak dijadikan tiket eksklusif di semua lini. Tugas teknis ya teknis, ibadah ya ibadah.
Penyelenggaraan Haji itu Kerja Kolektif
Keputusan DPR dan pemerintah ini justru menunjukkan fleksibilitas dan akal sehat.
Bahwa pelayanan haji adalah kerja besar yang melibatkan banyak pihak, dan tidak semua harus masuk ranah ibadah.
Petugas di Tanah Suci tetap harus Muslim, karena mereka berinteraksi langsung dengan ritual. Tapi di tahap awal, kita butuh orang yang bisa kerja, bukan sekadar cocok di kolom agama.
Dan kalau masih ada yang keberatan, mungkin perlu diingat: haji adalah ibadah personal, tapi penyelenggaraannya adalah kerja kolektif.
Kita tidak bisa menuntut semua orang yang terlibat harus satu agama, karena tugasnya pun tidak satu jenis.
Jadi, mari kita pisahkan antara tugas teknis dan tugas spiritual. Karena kalau semua harus Islam, nanti tukang angkut koper pun harus disertifikasi syariah. Padahal, yang kita butuhkan adalah koper sampai, bukan khutbah tambahan. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama