RADARTUBAN - Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjadwalkan kegiatan ini sebagai sensus ekonomi ketujuh, setelah sebelumnya dilaksanakan pada 2016.
Hasilnya akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, strategi pembangunan, dan arah investasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Setiap sepuluh tahun sekali, sensus ekonomi hadir untuk memberikan potret utuh mengenai dunia usaha yang terus bergerak dinamis.
Tanpa data yang terukur dengan baik, kebijakan ekonomi berpotensi meleset dari kebutuhan nyata masyarakat.
Mengapa sensus ekonomi ini penting? Pertama, sensus ekonomi menjadi satu-satunya sumber data komprehensif yang mencakup seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor pertanian.
Data yang dihasilkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi Indonesia, jumlah usaha, skala usaha, distribusi, hingga kontribusi terhadap perekonomian.
Informasi seperti ini tidak mungkin diperoleh hanya dari survei-survei rutin karena jangkauannya terbatas.
Kedua, data yang akurat sangat diperlukan untuk melihat perkembangan terkini dunia usaha.
Misalnya, berdasarkan data BPS Bali, pada tahun 2023 perekonomian Bali tumbuh sebesar 5,71 persen.
Pertumbuhan ini didorong oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencatat kenaikan hingga 11,87 persen, serta sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 15,17 persen.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung utama ekonomi Bali.
Namun, di balik angka tersebut, masih ada ketimpangan antara daerah yang mengandalkan pariwisata dengan daerah yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.
Sensus Ekonomi 2026 akan membantu memastikan sejauh mana sektor ini berkontribusi, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil hingga besar.
Ketiga, Sensus Ekonomi 2026 juga akan memetakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terbukti menjadi penopang perekonomian.
Data BPS Bali mencatat, UMKM mendominasi struktur usaha dan menjadi sumber utama lapangan kerja.
Tanpa data yang detail dan terbarui, pemerintah akan kesulitan merancang program pemberdayaan UMKM yang tepat sasaran.
Dengan adanya sensus, akan lebih jelas diketahui sebaran UMKM, sektor usaha yang berkembang, hingga jenis bantuan yang paling dibutuhkan.
Selain itu, sensus ini juga penting untuk menangkap dinamika pascapandemi. Dunia usaha mengalami transformasi besar, terutama dalam hal digitalisasi.
Banyak usaha baru yang lahir melalui platform daring, dan tidak sedikit pula usaha konvensional yang gulung tikar.
Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi momen penting untuk memotret perubahan ini secara menyeluruh, sekaligus mengukur sejauh mana ekonomi digital telah menjadi bagian dari struktur ekonomi Indonesia.
Hal ini penting karena tren global menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan salah satu motor pertumbuhan baru.
Keempat, sensus ekonomi juga berperan dalam memperkuat daya tarik investasi. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan data yang jelas dan terpercaya sebelum menanamkan modalnya.
Tanpa data, risiko investasi akan semakin tinggi. Melalui sensus, pemerintah dapat menunjukkan gambaran nyata mengenai potensi wilayah, sektor yang menjanjikan, hingga peluang kerja sama yang bisa dikembangkan.
Dengan demikian, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin, melainkan investasi besar untuk masa depan pembangunan.
Keberhasilan sensus ini tidak hanya ditentukan oleh BPS, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat, khususnya para pelaku usaha.
Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula arah kebijakan yang akan diambil.
Karena itu, mari kita sambut Sensus Ekonomi 2026 dengan kesadaran bahwa data adalah aset penting bagi kesejahteraan bangsa.
Sensus ini adalah kesempatan emas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berpijak pada realitas, bukan sekadar asumsi. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama