RADARTUBAN - Lonpatan program dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi anak-anak dan kelompok rentan.
Meliputi peningkatan status gizi, pengurangan malnutrisi dan stunting, peningkatan kehadiran siswa, pencegahan putus sekolah, dan peningkatan hasil belajar.
Banyak cara untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif untuk anak Indonesia.
Selain dengan pemenuhan gizi untuk anak, membangun lingkungan dan infrastruktur yang baik dalam menunjang proses belajar siswa, menghadirkan pengajar yang kompeten dan professional, dan meningkatkan kualitas pola asuh anak di lingkungan keluarga perlu diperhatikan.
Pemerataan fasilitas dan infrastruktur, baik fisik dan non-fisik, di lingkungan dinas pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian penting dan prioritas untuk kemajuan Pendidikan Indonesia.
Tidak ada yang salah dengan visi dan tujuan dari program MBG, tetapi ada yang perlu diperbaiki dengan semakin banyaknya kasus keracunan oleh penerima program belakangan ini.
Data dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menunjukkan bahwa 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi.
Kasus keracunan ini melonjak angkanya dan memiliki tren peningkatan secara signifikan dalam dua bulan terakhir yang diikuti dengan penyebarluasan jumlah penerima program di beberapa daerah.
Terjadinya keracunan makanan bisa disebabkan oleh higienitas yang buruk, suhu pengolahan yang tidak tepat, kontaminasi silang, serta alergi pada individu yang mengonsumsinya.
Peran Ahli Gizi dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG menjadi sangat penting.
Namun, apakah peran Ahli Gizi saja yang harus dititik beratkan dalam membeludaknya kasus keracunan MBG?
Tentu tidak bisa seperti itu karena tim SPPG mencakup berbagai personel, mulai dari manajer, ahli gizi, akuntan, tenaga operasional seperti koki dan asisten, hingga sopir dan tim distribusi.
Selain itu, mitra pengelola dari pihak swasta, yayasan, atau institusi lain juga berperan dalam pelaksanaan SPPG.
Sorotan kepada Ahli Gizi yang tidak cakap, tidak professional, dan label Ahli Gizi fresh graduate dalam keterlibatan naiknya kasus keracunan MBG sangat tidak adil, terlebih beberapa pernyataan itu keluar dari tim satgas MBG yang dibentuk oleh BGN dan Kadin.
Kondisi ahli gizi fresh graduate tidak selalu menjadi masalah, tetapi kurangnya pengalaman dapat menimbulkan kendala jika tidak didukung dengan pelatihan dan bimbingan yang memadai.
Lakukan refleksi dan benahi kemampuan komunikasi publik pejabat terkait agar dapat meminimalkan risiko gaduh di Masyarakat sangat diperlakukan.
Belum ada satu tahun, tetapi sudah ada yang saling menyalahkan dalam satu tim manajemen mencerminkan ketidak solidan tim tersebut dan pembenahan tata Kelola penyelenggaraan program MBG harus segera dilakukan.
Pentingnya manajemen yang solid dan koordinasi yang lebih baik antar tim dan mitra program serta perbaikan komunikasi antar pejabat untuk mengurangi kesalahpahaman yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program perlu dilakukan.
Penerapan hierarki komando dalam penyelenggaraan MBG menjadi sisi yang banyak disoroti. Kondisi ini sangat kental terlihat karena banyaknya pejabat militer terlibat dalam pembentukan BGN.
Gaya komunikasi hirarki komando dalam konteks militer bersifat vertikal, terstruktur, dan jelas, di mana informasi disampaikan dari atas ke bawah sesuai dengan urutan komando.
Tetapi, jika model komunikasi ini diterapkan dalam penyelenggaraan program MBG tanpa mempertimbangkan kompetensi pejabat yang terlibat, beberapa kelemahan dapat muncul seperti hambatan dalam fleksibilitas, kolaborasi, dan efektivitas program MBG.
Program yang efektif memerlukan komunikasi dua arah, pemberdayaan, dan adaptasi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, serta pengelolaan oleh individu yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang cukup.
Tidak sedikit ditemukan di lapangan pada beberapa hal terjadi konflik antara Point of view (POV) penyelenggaraan MBG yang baik dan benar menurut Ahli Gizi dengan atasan yang tidak memiliki dasar itelektual terkait prinsip penyelenggaraan makanan yang baik dan benar.
Alih-alih melakukan implementasi yang bertahap dan melakukan evaluasi tata kelola, Badan Gizi Nasional (BGN) telah disetujui pegang anggaran dan jumlahnya meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026.
Perbaikan dan evaluasi dalam tata kelola penyelenggaraan program MBG menjadi sebuah keharusan untuk segera dilakukan.
Mulai dari tingkat Top Management di BGN hingga sampai tingkat penyelenggara lokal di daerah beserta para mitra program MBG.
Kesesuaian jumlah personal yang ideal menjadi salah satu solusi dimana setiap harinya satu dapur SPPG memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menyediakan ribuan porsi makanan.
Selain itu, fasilitas infrastruktur, SDM, manajemen dan teknologi yang ideal harus disiapkan.
Jika dana terbatas, lebih baik fokus pengembangan program MBG dilakukan perlahan dan tidak terkesan tergesa-gesa yang penting jalan dan terdistribusi MBG tersebut tanpa memperhatikan jaminan kualitas keamanan makanan tersebut.
Kami berharap jangan berlidung dalam istilah percepatan penyerapan anggaran, tetapi disatu sisi ada yang dikorbankan dan korban itu tidak lain adalah masyarakat yang terdiri dari anak-anak dan kelompok rentan sebagai sasaran program. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama