RADARTUBAN - Lebih dari separuh pengguna internet di Indonesia adalah perempuan, namun hanya sekitar 17 persen yang terlibat dalam sektor teknologi inti. Perempuan memegang smartphone, tetapi belum memegang kendali atas masa depannya.
Lebih dari satu abad lalu, Kartini menulis surat-surat berani dari bilik kecilnya di Rembang, melawan larangan belajar dan bermimpi. Hari ini, larangan itu tampak runtuh: perempuan hadir di sekolah, kampus, dan ruang digital.
Akses tersedia. Namun pertanyaannya belum berubah: apakah kehadiran itu berarti kekuasaan?
Baca Juga: Strategi Jitu Kuasai Digital Marketing, Fahmi Audi: Jualan Adalah Ilmu Anti Miskin
Ilusi Akses
Data APJII (2024) mencatat penetrasi internet Indonesia melampaui 78 persen. Sekilas, ini tampak seperti kemenangan. Namun angka tidak selalu mencerminkan realitas.
Menurut UNESCO (2023), hanya 28–35 persen tenaga kerja global di sektor teknologi adalah perempuan; di posisi kepemimpinan, angka itu anjlok di bawah 20 persen.
Di Indonesia lebih tajam: perempuan di teknologi inti baru 17 persen (Komdigi/Katadata, 2023). Padahal sepertiga lulusan STEM adalah perempuan. Mereka masuk, tetapi tidak bertahan. Seperti pipa bocor di tengah jalan.
UN Women & UN DESA (2025) memproyeksikan: jika kesenjangan gender digital ditutup, 1,5 triliun dolar bisa ditambahkan ke ekonomi global dan 30 juta perempuan keluar dari kemiskinan ekstrem. Bagi Indonesia menuju Emas 2045, ini bukan angka yang bisa diabaikan.
Ketika Tak Ada Teladan
Ketimpangan itu nyata. Ia punya wajah, dan dekat dengan kita. Di kelas-kelas saya di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, pesisir utara Jawa Timur, banyak mahasiswi yang sudah mahir menggunakan teknologi: berjualan online, mengelola konten, bahkan menghasilkan uang dari media sosial. Namun ketika ditanya tentang karier di bidang.
IT, mereka sering menjawab, “itu bukan untuk saya.” Bukan karena tidak mampu, tetapi karena sejak awal merasa bidang itu lebih lekat dengan laki-laki, dan belum banyak melihat contoh nyata dari lingkungan terdekatnya yang berhasil menembusnya.
Keraguan yang sama juga muncul dalam kepemimpinan. Meski di tingkat nasional semakin banyak perempuan yang menempati posisi strategis, di tingkat akar rumput keraguan ini masih nyata. Perempuan sering menahan langkah, bukan karena kurang kompeten, tetapi karena merasa langkahnya tidak bisa sejauh itu saat harus berbagi peran dengan tanggung jawab rumah tangga.
Dua hambatan mendasar tampak jelas. Pertama, tekanan ekonomi: anak perempuan dari keluarga pesisir sering jadi tulang punggung keluarga sejak muda, sehingga waktu untuk bermimpi besar menjadi tipis. Kedua, tekanan budaya: dalam tradisi Jawa, perempuan kerap diharapkan bersikap nrimo. Karier dinilai dari apakah cocok bagi perempuan, bukan apakah sesuai bakat.
Pada titik ini, persoalan menjadi jelas: akses memang telah terbuka, namun rasa layak, kepercayaan diri, dan kesempatan untuk melangkah belum sepenuhnya dimiliki.
Baca Juga: Marak Pelecehan Seksual di Kampus, Kemendiktisaintek Akan Evaluasi Satgas PPKS
Masalah yang Tak Terlihat
Teknologi tidak pernah benar-benar netral, ia merefleksikan nilai para pembuatnya, yang hingga kini mayoritas masih didominasi oleh laki-laki. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan algorithmic bias, yaitu bias gender yang terselubung dalam sistem.
Contohnya, saat mencari lowongan kerja di internet, algoritma dapat secara otomatis menampilkan jenis pekerjaan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, bukan kemampuan. UNESCO (2023) mengonfirmasi: iklan pekerjaan bergaji tinggi lebih sering muncul untuk pengguna laki-laki; perempuan lebih banyak diarahkan ke lowongan upah rendah atau konten domestik.
Kita tidak lagi kekurangan akses, tetapi kekurangan kuasa untuk membentuk teknologi itu sendiri. Di sinilah perubahan arah menjadi penting.
Dari Pengguna Menjadi Pengendali
Indonesia tidak akan mencapai potensi digitalnya jika separuh populasinya hanya menjadi pengguna, bukan pencipta. Di tengah bonus demografi yang kerap dibanggakan, kita berisiko kehilangan separuh kekuatan jika perempuan tak diberi ruang setara.
Perubahan bisa dimulai dari tiga hal. Pertama, hadirkan teladan nyata di lingkungan terdekat, karena contoh selalu lebih kuat dari instruksi. Kedua, bangun mentoring berbasis paguyuban: modal sosial gotong royong kita tinggal diarahkan ke ranah digital. Ketiga, kembangkan literasi digital yang kritis, bukan sekadar mengoperasikan, tetapi memahami dan menciptakan teknologi.
Tanpa langkah ini, program literasi digital apa pun akan terus melahirkan pengguna, bukan pemimpin. Di sinilah pendidikan memiliki peran strategis: mengubah rasa tidak pantas menjadi keberanian untuk mengambil peran. Di titik inilah, gagasan Kartini menemukan relevansinya kembali.
Kartini Hari Ini
Dulu Kartini melawan larangan membaca. Hari ini, kita melawan sistem yang membaca kita— dan menentukan siapa yang layak memimpin.
Jika lebih dari separuh pengguna internet Indonesia adalah perempuan, masa depan ekonomi digital bangsa ini sesungguhnya ada di tangan mereka. Perubahan itu harus dimulai dari tempat yang paling kita kuasai: dari ruang kelas, dari cara kita mengajar, dari kesediaan membuka jalan yang selama ini tertutup.
Akses adalah Pintu. Kuasa adalah Kunci.
Akses adalah pintu. Tetapi tanpa kuasa, kita hanya berdiri di ambang masa depan—tanpa pernah benar-benar masuk ke dalamnya.
Perubahan tidak pernah datang dengan sendirinya. Ia diperjuangkan, dipertahankan, dan diwariskan. Ruang kelas adalah tempat pertama perjuangan itu dimulai. Ruang kelas, sekecil apa pun, bisa menjadi tempat perempuan belajar bukan hanya mengakses teknologi, tetapi juga memegang kendali atas masa depan mereka sendiri — dan menentukan arah masa depan bangsa —dari ruang kelas yang sering kita anggap sederhana.(*)
Editor : Yudha Satria Aditama