RADARTUBAN - Ada adegan dalam film The Hunger Games yang sulit dilupakan.
Ketika Katniss Everdeen mengacungkan tiga jari sebagai penghormatan sekaligus simbol perlawanan, sebuah gerakan sederhana berubah menjadi pesan politik yang jauh lebih besar: rakyat tidak selamanya bisa dibungkam.
Di tengah sistem yang berusaha mengendalikan kehidupan warga, gestur itu menjadi bahasa perlawanan. Tidak perlu pidato panjang, tidak harus berteriak di hadapan penguasa.
Cukup tiga jari yang terangkat, lalu menyebar dari satu orang ke orang lain, hingga menjelma simbol solidaritas.
Baca Juga: Apa Makna Tiga Jari? Simbol Gerakan Indonesia Sadar yang Dipakai Banyak Pendemo dan Artis
Yang membuat adegan itu kuat bukan semata-mata keberanian Katniss. Melainkan bagaimana keberanian satu orang mampu membangunkan kesadaran banyak orang.
Di situlah pesan pentingnya. Kekuasaan mungkin bisa mengendalikan ruang, mengatur informasi, bahkan membatasi suara. Namun, ketika kesadaran tumbuh dan rakyat menemukan alasan yang sama untuk bersatu, tidak mudah bagi kekuasaan untuk terus berjalan seolah-olah tidak ada persoalan.
Sejarah berulang kali menunjukkan bahwa perubahan besar kerap berawal dari sesuatu yang sederhana.
Sebuah kalimat, selembar poster, satu aksi solidaritas, atau simbol yang awalnya hanya dipahami segelintir orang. Ketika keresahan yang sama dirasakan banyak orang, simbol itu bisa berubah menjadi bahasa bersama.
Tentu, kehidupan nyata tidak sesederhana cerita film. Perbedaan pendapat, kepentingan, dan cara memperjuangkan perubahan tetap ada. Namun, The Hunger Games mengingatkan bahwa ketidakpuasan yang diabaikan bisa menemukan bentuknya sendiri. Sesuatu yang semula terlihat kecil dapat membesar ketika orang-orang merasa pengalaman dan nasib mereka tidak lagi didengar.
Vox populi, vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ungkapan Latin ini kerap digunakan untuk menegaskan pentingnya suara rakyat dalam kehidupan bernegara. Bukan berarti setiap suara mayoritas otomatis benar atau setiap tuntutan harus diterima tanpa pertimbangan. Namun, dalam demokrasi, suara rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai gangguan yang harus disingkirkan.
Rakyat bukan sekadar angka dalam statistik, nama dalam daftar pemilih, atau objek kebijakan yang hanya diminta patuh. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengkritik keputusan, dan menagih tanggung jawab kepada para pemegang kekuasaan.
Karena itu, ketika kritik bermunculan, respons pertama pemerintah semestinya bukan sibuk mencari cara untuk meredamnya. Yang lebih penting adalah mendengarkan, memeriksa persoalan, dan berani mengevaluasi kebijakan yang dipersoalkan.
Tidak semua kritik harus dituruti. Tidak semua tuntutan otomatis benar. Namun, setiap kritik yang disampaikan secara damai dan berkaitan dengan kepentingan publik layak mendapat tanggapan yang masuk akal, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Bukan Mobil Mewah, Gen Z Kini Jadikan Choir BCA Prioritas sebagai Simbol Kesuksesan Finansial
Pemerintah perlu membedakan antara kritik dan kebencian, antara perbedaan pendapat dan ancaman, serta antara ketidaksetujuan warga dan upaya merusak ketertiban. Jangan sampai suara yang seharusnya menjadi bahan evaluasi justru dianggap sebagai ancaman hanya karena tidak sejalan dengan kehendak penguasa.
Sebab, kekuasaan yang sehat bukan kekuasaan yang selalu mendapat tepuk tangan saat pidato. Kekuasaan yang sehat adalah kekuasaan yang sanggup mendengar kritik tanpa merasa kehilangan wibawa.
Justru ketika kritik datang, pemerintah memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kebijakan yang diambil memang berpihak pada kepentingan publik. Jika kritik keliru, jelaskan dengan data dan argumentasi. Jika kebijakan bermasalah, perbaiki. Jika ada keputusan yang merugikan masyarakat, jangan ragu mengevaluasinya.
Refleksi semacam itu bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, kesediaan mengakui kekurangan menunjukkan bahwa kekuasaan masih memiliki kompas moral dan keberanian untuk bertanggung jawab.
Dalam The Hunger Games, simbol tiga jari menjadi berarti karena ia tidak berhenti sebagai gerakan fisik. Simbol itu tumbuh menjadi identitas bersama. Menyatukan orang-orang yang sebelumnya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan.
Pesan tersebut relevan bagi siapa pun yang memegang kekuasaan. Jangan meremehkan keresahan yang tumbuh di tengah masyarakat. Jangan menganggap diam sebagai tanda setuju. Sebab, tidak semua orang yang diam berarti puas, dan tidak semua orang yang mengkritik berarti memusuhi pemerintah.
Adakalanya masyarakat hanya ingin didengar. Mereka ingin kebijakan dijelaskan secara jujur, persoalan diselesaikan secara adil, dan pemimpin hadir bukan hanya ketika membutuhkan dukungan, melainkan juga ketika warga membutuhkan jawaban.
Pada akhirnya, persatuan rakyat tidak selalu harus dimaknai sebagai perlawanan terhadap pemerintah. Dalam demokrasi yang sehat, persatuan juga dapat menjadi kekuatan untuk mengawal kebijakan, memperjuangkan keadilan, dan memastikan kekuasaan tetap berada dalam batas tanggung jawabnya.
Namun, ketika suara yang disampaikan berulang kali tidak mendapat jawaban, ketika kritik terus diabaikan, dan ketika keresahan publik dianggap angin lalu, jarak antara penguasa dan rakyat berisiko semakin lebar.
Tiga jari Katniss mengajarkan satu hal: kekuatan sebuah simbol tidak terletak pada jumlah jari yang diacungkan, melainkan pada kesadaran bersama yang berdiri di belakangnya.
Pemerintahan Prabowo - Gibran tidak perlu menunggu keresahan berubah menjadi gelombang besar untuk mulai berbenah. Tidak perlu menunggu jalanan dipenuhi demonstrasi untuk menyadari bahwa ada aspirasi yang belum terjawab.
Refleksi diri seharusnya dimulai sekarang. Dengarkan rakyat, evaluasi kebijakan, buka ruang dialog, dan pastikan kekuasaan dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
Sebab, rakyat yang bersatu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi hanya dengan perintah untuk diam. Mereka adalah pemilik kedaulatan yang suaranya menjadi salah satu fondasi utama demokrasi.
Dan jika tiga jari saja mampu menyampaikan pesan sebesar itu, barangkali persoalan sesungguhnya bukan seberapa keras rakyat bersuara, melainkan seberapa sungguh-sungguh penguasa bersedia mendengarkan. (*)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban