RADARTUBAN –Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 jadi momentum bagi DPRD Tuban untuk meneguhkan komitmennya memperjuangan kesejahteraan guru.
Hal itu sebagai bentuk apresiasi agar terwujud Guru Hebat, Indonesia Kuat, sebagaimana tema peringatan tersebut tahun ini.
Ketua Komisi IV DPRD Tuban Sri Rahayu menegaskan momentum HGN bukan sekadar seremoni.
“Kami dari Komisi IV terus mendorong agar peningkatan kesejahteraan, fasilitas mengajar, hingga pemerataan mutu pendidikan terus diprioritaskan,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Yayuk, panggilan akrabnya, mengaku melihat sendiri dedikasi guru di Bumi Ronggolawe. Kerja keras mereka sudah berbuah apresiasi dari pemerintah, tapi pekerjaan rumah (PR) belum selesai.
Komisi IV memastikan semua kebijakan pendidikan akan terus dikawal.
Termasuk percepatan pencairan tunjangan, peningkatan kompetensi, hingga penataan guru non-ASN.
“Selama ini, Pemkab Tuban terus mengupayakan dan kami mengapresiasi,” tegas wakil rakyat dari Partai Golkar itu.
Menurut Yayuk, guru bukan sekadar profesi. Guru adalah pilar masa depan daerah.
Karena itu, ruang kerja mereka harus aman, nyaman, dan profesional.
Yayuk berharap HGN tahun ini jadi bahan bakar baru bagi peningkatan mutu pendidikan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh guru di Tuban. Semoga tetap menginspirasi dan menjadi teladan bagi generasi muda,” imbuhnya.
Bagi Ketua Komisi IV DPRD Tuban Asep Nur Hidayatullah, HGN 2025 harus jadi alarm evaluasi bagi pemerintah.
Salah satunya soal pemerataan penempatan guru yang ikut tersandung masalah administrasi.
“Banyak guru kebingungan, gara-gara Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban memberikan surat tugas sementara bukan SK definitif, itu membuat beberapa guru mempunyai masalah validitas administrasi jam mengajar guru di dapodik,” bebernya.
Dampak masalah administrasi ini memicu tunjangan sertifikasi tertunda.
Asep menggarisbawahi persoalan ini harus segera diselesaikan.
“Hal ini tidak boleh terjadi lagi karena guru biar fokus untuk melakukan tugasnya sebagai pendidik dan pemerintah daerah menjamin kesejahteraan mereka,” tandasnya.
Dia juga menyoroti masalah kekosongan kepala sekolah yang belum tuntas.
Masalah-masalah ini, kata Asep, harus dibenahi agar slogan Guru Hebat, Indonesia Kuat tidak sekadar slogan.(fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama