RADARTUBAN - Banjir bandang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barut pada akhir November 2025 telah menimbulkan kerugian besar, terutama pada sektor pendidikan.
Bencana alam akibat cuaca ekstrem ini telah merusak sedikitnya 2.798 fasilitas sekolah.
Hal ini secara langsung memengaruhi lebih dari 208.000 siswa serta 19.000 guru di wilayah tersebut.
Data yang diperbarui per 7 Desember 2025 bahkan menunjukkan lebih dari 2.900 sekolah terdampak, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB.
Melihat skala kerusakan ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera bertindak cepat.
Respons ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam menangani krisis pendidikan pasca-bencana.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, dalam siaran podcast di kanal YouTube Sindo Podcast (12/12), menjelaskan bahwa langkah-langkah strategis yang telah direncanakan dan akan segera diterapkan.
“Kita sudah ada kebijakan tentang penanggulangan dampak bencana untuk satuan pendidikan, tentang fase kurikulum dalam fase tanggap darurat," tegas Abdul Mu'ti.
Solusi adaptif yang paling utama adalah penerapan kurikulum darurat berjenjang yang dibagi menjadi beberapa fase pemulihan, disesuaikan dengan tingkat kerusakan:
1. Fase Pertama (Tiga Bulan)
Kurikulum disederhanakan secara drastis, berfokus pada materi yang paling penting (kompetensi esensial minimum). Proses belajar dilakukan adaptif di ruang terbatas, seperti tenda atau bangunan yang masih utuh.
2. Fase Kedua (Tiga hingga Dua Belas Bulan)
Pemulihan ditargetkan pada kemampuan dasar melalui kurikulum berbasis krisis yang lebih adaptif.
Dibarengi program remedial intensif yang bertujuan agar siswa tidak kehilangan momentum belajar.
3. Fase Jangka Panjang (Hingga Tiga Tahun)
Disiapkan untuk sekolah yang memerlukan relokasi atau pembangunan ulang total, memastikan kesinambungan pendidikan selama proses perbaikan besar.
Selain penyesuaian kurikulum, bantuan logistik langsung segera disalurkan. Kemendikdasmen menyediakan tenda belajar darurat (87 unit telah tersedia) dan paket perlengkapan belajar (school kit) sebanyak 10.000 paket.
Secara finansial, dialokasikan dana tanggap darurat sebesar Rp 21,1 Miliar untuk membantu pembersihan sekolah dari lumpur dan batu.
Bahkan, bantuan seperti pengadaan sepatu sekolah juga melibatkan pelaku UMKM lokal.
Menteri Abdul Mu’ti juga menekankan perlunya keberpihakan kepada siswa di tengah bencana.
Terkait Ujian Akhir Semester (UAS), Kemendikdasmen memberikan keringanan penilaian dan mendelegasikan kewenangan penuh kepada Dinas Pendidikan setempat.
Contohnya, guru boleh mendatangi dan menilai siswa di lokasi pengungsian berdasarkan kontribusi dalam kegiatan gotong royong sosial membantu masyarakat.
Upaya pemulihan ini bukan hanya tentang fisik sekolah, tetapi juga investasi jangka panjang bagi bangsa.
“Anak-anak harus tetap belajar dengan situasi yang sekarang ini yang masih cukup parah tingkat kerusakannya,” pesan Abdul Mu'ti untuk memotivasi semua pihak agar bersatu.
Pendekatan holistik ini diharapkan tidak hanya memulihkan kegiatan belajar, tetapi juga membangun ketahanan mental generasi muda untuk siap menghadapi segala potensi bencana di masa depan. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama