RADARTUBAN – Rendahnya tingkat pendidikan di Tuban tampak masih sulit diputus. Tahun 2025, rata-rata lama sekolah (RLS) di Bumi Ronggolawe tercatat di angka 7,54 tahun.
Berdasarkan rilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, angka RLS Tuban hanya naik tipis.
Dibandingkan dengan 2024 yang tercatat di angka 7,53 tahun atau selisih 0,17 tahun dari tahun berikutnya.
Kenaikan RLS ini dinilai belum signifikan untuk mengubah potret pendidikan daerah.
Angka tersebut menggambarkan kenyataan pahit bahwa rata-rata penduduk Tuban belum menamatkan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) atau belum sepenuhnya menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah.
BPS mencatat, RLS dihitung dari penduduk berusia 25 tahun ke atas tanpa batas usia maksimal. Kondisi ini membuat warga lanjut usia yang pada masanya tidak mengenyam pendidikan formal turut memengaruhi rendahnya statistik RLS.
Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban Budi Supriyanto mengakui, RLS masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Namun, dia menyebut persoalan serupa juga dihadapi banyak daerah lain di Indonesia.
“Fokus kami saat ini melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah sebisa mungkin meluluskan semua warga belajar. Untuk meningkatkan RLS, terutama bagi mereka yang sudah lewat usia sekolah, solusinya bisa mengambil program kejar paket agar memiliki ijazah setara,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Budi tidak menampik berbagai kendala di lapangan.
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih menjadi penghambat utama.
Tidak sedikit warga yang memilih berhenti sekolah setelah merasa mampu memperoleh penghasilan sendiri.
“Ketika mereka sudah bekerja walau hanya lulus dengan pendidikan rendah, mereka enggan untuk sekolah lagi karena merasa sudah mendapatkan uang,’’ terangnya.
Selain itu, lanjut Budi, jauhnya rumah masyarakat dengan lembaga pendidikan juga bisa menjadi faktor.
Masalah lain yang tak kalah pelik adalah fenomena lulusan sekolah formal yang melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan ujian kesetaraan. Akibatnya, status pendidikan mereka tidak tercatat secara administratif dalam sistem pendataan.
Budi mengatakan, untuk mendongkrak RLS, Pemkab Tuban menyiapkan sejumlah stimulus, mulai dari pemberian seragam gratis bagi siswa dari keluarga miskin, sosialisasi pentingnya pendidikan, hingga imbauan kepada PKBM agar meminimalkan biaya pendidikan.
Kehadiran Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi penopang peningkatan RLS di Bumi Wali.
“Kami butuh kerja sama dari semua pihak untuk bisa meningkatkan RLS ini. Mulai dari perangkat yang ada di kecamatan untuk mendorong masyarakat agar bersekolah, kemudian kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap pentingnya pendidikan. Pemerintah sudah memiliki berbagai program (peningkatan RLS, red), sekarang tergantung masyarakatnya bagaimana,” papar Budi.
Namun demikian, dia menegaskan bahwa perbaikan RLS bukan pekerjaan instan. Dampak dari berbagai program yang dijalankan saat ini diperkirakan baru akan terlihat dalam lima tahun ke depan.
“Tidak bisa dilihat dalam waktu satu atau dua tahun, karena mereka (warga belajar, Red) harus menyelesaikan lebih dulu jenjang yang ditempuh saat ini,” tandasnya. (saf/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama