RADARTUBAN - Rentetan kerusakan bangunan sekolah dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian DPRD Tuban.
Lembaga legislatif itu menilai insiden yang terus berulang tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian sporadis, melainkan harus dijadikan peringatan untuk mengevaluasi kondisi sarana pendidikan secara menyeluruh.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Tuban Asep Nur Hidayatullah mengatakan, dalam tiga tahun terakhir sejumlah sekolah mengalami kerusakan bangunan. Pada 2024, atap ruang guru SMP Negeri 1 Senori dilaporkan runtuh. Setahun kemudian, atap SDN Bogorejo, Kecamatan Merakurak juga mengalami kerusakan.
Baca Juga: Baru Renovasi 2024, Atap Ruang Kelas SDN Trantang Tuban Ambruk
Memasuki tahun 2026, dalam kurun waktu kurang dari sebulan, dua sekolah kembali mengalami insiden serupa. Pada 3 Juni lalu, teras SDN Kutorejo III yang berada tidak jauh dari kompleks Kantor Bupati Tuban runtuh.
Terbaru, Sabtu (20/6) atap ruang kelas SDN Trantang, Kecamatan Kerek, ambruk meski bangunan tersebut baru dibangun pada 2023 dengan anggaran Rp 765 juta yang bersumber dari APBN.
“Dinas Pendidikan wajib menginventarisir dan mendata ulang kondisi bangunan sekolahan untuk memastikan kondisi bangunan sekolah layak,” ujar Asep kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Menurut politikus PKB tersebut, pendataan secara berkala penting dilakukan agar potensi kerusakan dapat diketahui lebih awal. Dengan demikian, langkah antisipasi bisa segera dilakukan sebelum terjadi insiden yang membahayakan keselamatan warga sekolah.
Dia mengingatkan, selama ini berbagai kejadian terjadi saat aktivitas belajar mengajar sedang tidak berlangsung. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. “Kami tidak mau sampai hal yang tak diinginkan terjadi,” katanya.
Asep menilai, proses pendataan tidak cukup hanya mengandalkan laporan administrasi. Dinas Pendidikan perlu turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi bangunan.
Di sisi lain, pihak sekolah juga diminta lebih proaktif melakukan pengecekan dan segera melaporkan apabila ditemukan tanda-tanda kerusakan.
Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi upaya pencegahan agar kerusakan tidak berkembang menjadi lebih serius.
Berkaca pada kasus SDN Trantang, kerusakan bangunan disebut berkaitan dengan kondisi tanah yang bergerak.
Lokasi sekolah tersebut sebelumnya merupakan area pembuangan sampah sehingga memerlukan perhatian khusus. “Ketika ini diketahui jauh hari tentunya bisa dicegah,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Tuban juga meminta Dinas Pendidikan Tuban bersama tim teknis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Tuban, melakukan kajian terhadap bangunan lain di SDN Trantang.
Menurut Asep, apabila kerusakan dipicu pergeseran tanah, potensi risiko tidak hanya mengancam satu bangunan, melainkan juga bangunan lain yang berada dalam satu kawasan.
“Untuk pembangunan ke depan agar mengantisipasi pergeseran tanah sehingga tidak terjadi kejadian serupa,” katanya.
Selain evaluasi teknis, DPRD juga mendorong pemerintah daerah segera memastikan alokasi anggaran perbaikan melalui perubahan APBD.
Langkah tersebut dinilai penting agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman serta risiko kerusakan yang lebih besar dapat dicegah sejak dini. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama