RADARTUBAN - Kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tuban masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Data terbaru menunjukkan, proporsi perempuan yang menamatkan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) justru mengalami penurunan pada 2025. Kondisi ini membuat kesenjangan gender di sektor pendidikan masih relatif lebar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban 2025, penduduk perempuan berusia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan minimal SMA tercatat sebesar 20,29 persen. Angka tersebut turun 3,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 23,43 persen.
Di sisi lain, partisipasi laki-laki juga mengalami penurunan dari 33,11 persen pada 2024 menjadi 27 persen pada 2025. Meski keduanya sama-sama menurun, selisih capaian antara laki-laki dan perempuan masih mencapai 6,71 persen.
Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Tuban, Arif Suroso mengatakan, salah satu faktor utama yang masih menghambat peningkatan pendidikan perempuan adalah tingginya pernikahan usia dini. Menurut dia, tidak sedikit perempuan yang harus menghentikan pendidikan karena menikah pada usia muda.
"Masih ada persepsi keliru di masyarakat bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Akibatnya, banyak anak perempuan menikah lebih awal dan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak," ujar Arif.
Dia menjelaskan, kesenjangan pendidikan sebenarnya sempat menyempit pada 2021 dengan selisih 4,3 persen.
Namun, kondisi tersebut kembali memburuk dalam beberapa tahun berikutnya. Selisih meningkat menjadi 4,63 persen pada 2022, naik menjadi 5,09 persen pada 2023.
Bahkan, melebar hingga 9,68 persen pada 2024. Pada 2025, kesenjangan memang menurun menjadi 6,71 persen, namun masih menunjukkan belum meratanya akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan.
Menurut Arif, fluktuasi tersebut menjadi sinyal bahwa berbagai program peningkatan kesetaraan pendidikan belum berjalan secara konsisten.
"Data Indeks Kesetaraan Gender ini sangat fluktuatif, bisa naik dan turun setiap tahunnya. Jika program di lapangan tidak berjalan sesuai, maka gap gender ini bisa terus melebar. Sehingga, pemerintah harus mempersempit lagi dari awal," katanya.
Data BPS juga memperlihatkan tren penurunan partisipasi pendidikan perempuan sejak 2023. Saat itu, perempuan berusia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA mencapai 24,12 persen. Angka tersebut turun menjadi 23,43 persen pada 2024, lalu kembali merosot menjadi 20,29 persen pada 2025.
Sebaliknya, partisipasi pendidikan laki-laki sempat meningkat sebelum akhirnya ikut mengalami penurunan pada tahun ini.
Meski demikian, secara kumulatif dalam periode 2019–2025, peningkatan partisipasi pendidikan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selama enam tahun terakhir, partisipasi perempuan meningkat 2,55 persen. Sedangkan laki-laki hanya bertambah 1,41 persen.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Putri Kartika mengatakan, rendahnya angka penyelesaian pendidikan hingga SMA dipengaruhi beragam faktor.
Selain pernikahan usia dini, sebagian masyarakat memilih bekerja lebih awal atau terkendala kondisi ekonomi dan sosial.
Menurut Irma, pemerintah daerah terus berupaya memperluas akses pendidikan, termasuk bagi masyarakat yang telah melewati usia sekolah.
"Kami terus berupaya agar penduduk usia produktif di Tuban bisa memperoleh pendidikan dan menuntaskan pendidikan dasarnya. Jika mereka bukan di usia sekolah, maka kami akan arahkan ke program Kejar Paket dengan tambahan vokasi sebagai bekal keterampilan," ujarnya.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan sekaligus memperkecil kesenjangan gender yang hingga kini masih menjadi tantangan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tuban.(saf/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama