RADARTUBAN – Menandai berakhirnya penjangkauan terhadap calon siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA sekolah rakyat (SR), Senin (29/6) lalu, tim koordinator SR kabupaten menggelar rapat pleno daftar nama siswa yang diterima.
Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos Radar Tuban, jumlah penerima manfaat atau siswa yang diterima sesuai dengan kuota atau pagu rombongan belajar (rombel) yang ditetapkan, yakni 90 siswa dengan kapasitas 30 siswa per rombel di masing-masing jenjang.
Dari tiga jenjang yang dibuka, hanya tingkat sekolah dasar yang tidak memenuhi kuota. Dari jatah 90 siswa hanya terisi sekitar 18 anak. Siswa yang diterima berdasar prioritas desil, yakni desil 1 dan 2.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Tuban Belum Dimulai, tapi Sudah Harus Dievaluasi karena Kurang Banyak Siswa
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Tuban Sugeng Purnomo selaku tim koordinasi kabupaten mengatakan, rapat pleno daftar nama siswa yang diterima di SR diputuskan berdasar kuota yang ditetapkan.
Selanjutnya, hasil rapat tingkat kabupaten ini akan dibawa ke tingkat provinsi dan selanjutnya ke tingkat pusat. ‘’Jadi masih ada jenjang (pleno, red) di tingkat provinsi dan pusat,’’ ujarnya.
Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan, meski tim koordinasi tingkat kabupaten sudah menggelar rapat pleno daftar siswa yang diterima.
Namun, keputusan terakhir atau penetapan menjadi kewenangan pusat. Termasuk apakah nanti ada kebijakan baru dari pemerintah pusat atau tetap sesuai kuota awal yang ditetapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul hasil penjangkauan siswa jenjang SMP dan SMA yang melebihi kuota. ‘’Soal itu (apakah akan diterima semua atau tetap seperti kuota awal, red), nanti yang memutuskan adalah pusat,’’ tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan gedung SR Tuban permanen di Jalan Letda Sucipto didasarkan sesuai kebutuhan yang dicanangkan sejak awal, yakni tiga rombel di setiap angkatan.
Dengan demikian, 18 ruang untuk jenjang SD, dan masing-masing 9 ruang untuk jenjang SMP dan SMA. Praktis, jika jumlah siswa jenjang SD yang diterima hanya 18 anak, maka bakal banyak ruang kelas yang berpotensi nganggur.
‘’Ini (memenuhi kuota jenjang SD, red) memang menjadi tantangan bagi kami. Sebab, memang tidak banyak orang tua yang tega mengasramakan anaknya di usia baru masuk SD,’’ tandasnya sekaligus menegaskan bahwa kondisi yang sama juga terjadi di banyak daerah. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama