RADARTUBAN - Problem minimnya peserta didik baru masih terjadi di Kabupaten Tuban pada tahun ajaran 2026/2027.
Salah satu sekolah dasar negeri (SDN), bahkan hanya mendapatkan satu siswa baru dari kuota 28 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel).
Kondisi itu terjadi di UPT SDN Sukolilo 1, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban. Persoalan pelik yang dialami sekolah di kawasan perkotaan tersebut sudah terjadi sejak sekitar lima tahun terakhir.
Padahal, sekolah telah melakukan sejumlah upaya untuk menarik calon siswa. Salah satunya menawarkan hadiah sepeda listrik dan seragam gratis melalui status aplikasi WhatsApp (WA) kepada anak yang masuk mendaftar pada awal Juni lalu.
Baca Juga: DPRD Pertanyakan Keseriusan Penataan PKL, Begini Tanggapan Bupati Tuban Mas Lindra
Tahun ajaran 2026/2027 dimulai Senin (13/7), ditandai dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara serentak di semua jenjang pendidikan.
Pantauan Jawa Pos Radar Tuban di UPT SDN Sukolilo 1 kemarin (16/7) pagi menunjukkan suasana sekolah tampak lengang di tengah pelaksanaan MPLS. Pihak sekolah tidak memberikan keterangan mengenai minimnya siswa baru dan meminta wartawan lebih dulu meminta izin dari Dinas Pendidikan Tuban.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan, pemerintah daerah akan mengevaluasi penataan sekolah menyusul adanya sekolah negeri yang kekurangan peserta didik.
”Berdasarkan laporan yang sudah saya terima dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah seluruh anak usia sekolah dasar sudah masuk sekolah, baik di sekolah negeri, swasta, maupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya,” tuturnya kepada awak media, Rabu (15/7).
Menurut Aditya, kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika proses penerimaan peserta didik baru. Namun, pemerintah daerah tetap akan melakukan evaluasi untuk penataan sekolah ke depan.
”Terpenting saat ini anak-anak bisa bersekolah dahulu. Untuk penataan ke depannya, kami akan terus evaluasi,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Tuban Irma Putri Kartika mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan penerapan multigrade atau kelas rangkap sebagai salah satu solusi bagi sekolah yang kekurangan siswa.
”Nanti kami akan menerapkan multigrade, hanya saja saat ini masih banyak yang harus dipersiapkan. Termasuk sosialisasi ke masyarakat, khususnya orang tua siswa agar tidak terjadi salah paham,” jelasnya.
Menurut Irma, penerapan kelas rangkap juga membutuhkan pembinaan guru. Pembinaan diperlukan agar metode pembelajaran sesuai standar dan siswa tetap memperoleh pembelajaran berdasarkan jenjang kelasnya.
Dia mengatakan, penerapan sistem tersebut kemungkinan baru dilaksanakan pada semester kedua. Untuk persiapannya, kata Irma, harus dilakukan secara matang agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru.
”Jangan sampai tujuannya untuk menaikkan pamor malah terjadi sebaliknya, sehingga persiapannya memang harus matang sebelum diterapkan,” imbuhnya.
Irma mengatakan, kemungkinan terdapat sekolah yang selama ini telah menggabungkan beberapa kelas. Namun, penerapan tersebut belum tentu sesuai dengan standar sistem multigrade.
”Metode pembelajarannya (bagi sekolah yang menerapkan multigrade, Red) perlu dibenahi. Daripada mereka selama ini sudah menerapkan sistem itu tapi belum sesuai dengan standar, lebih baik kami bina, rengkuh, dan luruskan,” ungkapnya.
Terkait opsi penggabungan sekolah negeri yang kekurangan siswa, Irma mengatakan kebijakan tersebut belum menjadi prioritas. Dinas Pendidikan, kata dia, akan lebih dulu melakukan pembenahan dari dalam.
”Tujuan kami saat ini membenahi dari dalam, bukan sekadar mendorong, menekan, atau memaksa sekolah mencari siswa bagaimanapun caranya. Ya meski nanti efeknya tidak langsung, mungkin baru akan terlihat perubahannya tahun depan,” tandasnya. (saf/ds)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban