RADARTUBAN — Program beasiswa di Indonesia saat ini tengah menjadi pusat perhatian publik seiring bermunculannya berbagai polemik terkait ketepatan sasaran dana bantuan serta efektivitas dampak jangka panjangnya bagi kemajuan bangsa.
Beasiswa yang pada mulanya dirancang sebagai instrumen mobilitas sosial untuk membantu mahasiswa dari kalangan kurang mampu serta sarana pencetakan sumber daya manusia unggul, kini dinilai kerap diwarnai oleh ketimpangan akses, celah transparansi, hingga ketidakselarasan antara orientasi penerima dan kebutuhan prioritas negara.
Seperti yang dibahas dalam kanal YouTube Dari Suara, efektivitas Beasiswa LPDP dan KIP Kuliah kini menjadi sorotan publik akibat tingginya potensi ketidaktepatan sasaran serta minimnya kontribusi langsung sebagian alumni terhadap sektor strategis nasional.
Salah satu isu mendasar yang paling sering memicu amarah netizen di media sosial adalah fenomena salah sasaran pada program KIP Kuliah.
Baca Juga: Beasiswa Mahasiswa Tuban Rp 2 Miliar Terancam Tak Disalurkan Tahun Ini, Ini Penyebabnya
Bantuan finansial yang seharusnya menjadi penopang hidup dan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi, beberapa kali ketahuan dinikmati oleh oknum mahasiswa dari keluarga yang relatif mampu secara finansial.
Fenomena seperti penerima KIP Kuliah yang memamerkan gaya hidup konsumtif, membeli barang-barang mewah, hingga menghabiskan dana bantuan untuk kegiatan hiburan malam menjadi pukulan telak bagi keadilan sosial.
Padahal di sisi lain, masih banyak mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang harus berjuang keras melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau terpaksa mengambil pinjaman pendidikan demi bisa melanjutkan kuliah.
Di tingkat pendidikan tinggi jenjang pascasarjana, beasiswa LPDP tidak luput dari gelombang kritik. Dalam praktiknya, calon pendaftar yang memiliki latar belakang ekonomi mampu (privilege) cenderung memiliki peluang lolos yang jauh lebih tinggi.
Mereka memiliki akses lebih baik untuk mengikuti kursus bahasa asing berbiaya tinggi, pengulangan tes sertifikasi, serta waktu persiapan yang lebih leluasa dibandingkan pendaftar dari kalangan ekonomi lemah yang harus bekerja sambil melanjutkan studi.
Dalam sebuah pemaparan mengenai dinamika tersebut, disebutkan bahwa problematika beasiswa di Indonesia memerlukan evaluasi mendalam agar dana publik benar-benar memberikan dampak nyata.
Sepeti dikutip dari kanal YouTube Dari Suara, "Uang yang dipakai buat beasiswa itu uang publik yang enggak jauh-jauh dari uang pajak, dan logikanya uang itu harus balik ke publik dalam bentuk manfaat yang nyata.
Kalau beasiswa cuma jadi alat mobilitas buat segelintir orang sementara yang paling butuh justru tersingkir, maka tujuan awalnya sudah melenceng."
Di balik polemik seleksi dan kewajiban kembali ke tanah air, terdapat tantangan struktural yang dihadapi para penerima beasiswa luar negeri setelah menyelesaikan studi mereka.
Tidak sedikit alumni bergelar doktor atau magister yang memilih menetap di luar negeri (brain drain) karena terbatasnya fasilitas riset dan ekosistem kerja di Indonesia yang mampu menampung kepakaran mereka.
Tingkat kompensasi yang belum sepadan di dalam negeri serta minimnya dukungan sarana penelitian membuat banyak lulusan terbaik memilih berkarier di negara maju. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni