RADARTUBAN – Wacana pendidikan negeri gratis dari SD sampai perguruan tinggi kini masuk meja Presiden Prabowo Subianto.
Bukan lagi sekadar pernyataan di podium, Prabowo menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9), untuk membahas bagaimana kebijakan tersebut bisa benar-benar dijalankan.
Jika terealisasi, kebijakan ini bakal menyentuh langsung kantong keluarga Indonesia.
Biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri (PTN) akan menjadi bagian dari skema pembiayaan yang tengah dirumuskan pemerintah.
Namun, detail mekanisme, cakupan biaya, hingga sumber anggarannya masih harus diputuskan.
Prabowo Minta Kebijakan Tak Berhenti Jadi Wacana
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan ratas tersebut secara khusus membahas langkah yang diperlukan agar pendidikan negeri gratis dapat diwujudkan di seluruh jenjang.
“Iya, siang ini Pak Presiden akan mengadakan rapat terbatas, membahas bagaimana caranya pendidikan negeri dapat gratis, dari SD sampai perguruan tinggi negeri,” kata Teddy, Rabu (23/9) dikutip dari Kumparan.
Menurut Teddy, pemerintah ingin komitmen tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan bisa dilaksanakan.
Tujuannya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang keluarga.
Bukan Cuma Gratis, Sekolah Rusak Ikut Dibedah
Agenda pemerintah tidak berhenti pada persoalan biaya. Perbaikan sekolah dan fasilitas pendidikan yang rusak serta peningkatan kesejahteraan guru juga masuk dalam rangkaian kebijakan pendidikan yang sedang didorong.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan pendidikan negeri harus gratis. Dalam pidatonya di HUT ke-28 PAN di JCC, Jumat (18/9), dia bahkan menyebut secara eksplisit jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis,” ujar Prabowo.
Tantangan Besarnya: Apa yang Dimaksud Gratis?
Di sinilah pekerjaan pemerintah menjadi jauh lebih rumit. Pendidikan gratis bukan sekadar menghapus uang sekolah.
Baca Juga: BGN Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Wajib : Sekolah Boleh Menolak
Pemerintah perlu menentukan komponen biaya yang ditanggung negara dan memastikan sekolah tidak kembali membebankan pungutan lain kepada orang tua.
Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji menilai konsep gratis harus benar-benar berarti tidak ada biaya tambahan yang membebani siswa, sekaligus diikuti jaminan mutu pendidikan.
Dengan ratas tersebut, janji pendidikan negeri gratis mulai memasuki tahap perumusan kebijakan.
Tantangannya kini bukan lagi sekadar “gratis atau tidak”, melainkan bagaimana membuatnya berlaku merata, memiliki pendanaan jelas, dan tidak mengorbankan kualitas pendidikan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni