LHP dengan predikat opini WTP itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Timur Karyadi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Prestasi di bidang pengelolaan keuangan ini merupakan kali kedelapan secara berturut di terima Pemkab Tuban. Artinya, sejak memimpin Tuban pada Juni 2021 lalu, Mas Lindra selalu berhasil mempertahankan predikat WTP.
Ini sekaligus menegaskan bahwa Pemkab Tuban berhasil menyajikan pengelolaan keuangan secara wajar.
Kepala Perwakilan BPK RI Jatim Karyadi mengungkapkan, setiap kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPD untuk selanjutnya diperiksa BPK. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
‘’BPK berkewajiban memberikan opini tentang kewajaran atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah maupun DPRD,’’ paparnya.
Dari hasil pemeriksaan itu, pengelolaan keuangan yang disajikan Pemkab Tuban telah memenuhi indikator yang diharapkan BPK.
Di antara aspek yang menjadi fokus BPK dalam melakukan pemeriksaan, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
Lebih lanjut, Karyadi menyampaikan, pemberian opini oleh BPK menjadi bentuk penilaian atas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah.
Hasil laporan pemeriksaan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah maupun DPRD, utamanya berkaitan dengan penganggaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharuskan memberikan jawaban atas rekomendasi yang termuat dalam rekomendasi hasil pemeriksaan.
‘’Harapannya, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel ini dapat terus ditingkatkan,’’ tandasnya.
Sementara itu, Bupati Aditya Halindra Faridzky menuturkan, prestasi di bidang pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022 ini hasil kolaborasi dan kerja keras semua pihak. Karenanya, bupati muda ini menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang dimandatkan BPK.
Lebih lanjut Mas Lindra menyampaikan, keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Pemkab dan DPRD Tuban.
‘’Keberhasilan ini harus dimaknai sebagai motivasi dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan dengan menjunjung tinggi komitmen dalam menjaga akuntabilitas, kerja efektif, dan efisien,’’ tuturnya.
Perihal rekomendasi yang diberikan BPK, Mas Lindra berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Sebab, apa yang menjadi rekomendasi BPK adalah dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan di Kabupaten Tuban.
‘’Muara dari semua program yang dijalankan Pemkab Tuban adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tuban. Untuk itu, rekomendasi BPK yang menjadi dasar dalam mengambil kebijakan akan segera kami tindak lanjuti,’’ tandas Mas Lindra.
Turut mendampingi bupati dalam menerima penghargaan opini WTP tersebut, Sekretaris Daerah Budi Wiyana, Inspektur Inspektorat Aguk Waluyo Raharjo, dan perwakilan Badan Pengelolan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tuban.
Pada kegiatan tersebut juga digelar pameran produk unggulan dari tiap-tiap kabupaten/kota se-Jatim. Adapun perwakilan Kabupaten Tuban memperkenalkan olahan makanan dan minuman, di antaranya, kare rajungan, becek menthok, krengsengan belut, dan es legen. (tok)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Tuban, silakan bergabung di Grup Telegram “Radar Tuban”. Caranya klik link join telegramradartuban. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel. Editor : Amin Fauzie