RADARTUBAN-Bergabungnya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperlihatkan hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang tidak baik-baik saja.
Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Dia mengatakan Jokowi dan Megawati saling bertarung di balik layar.
"Hubungan Jokowi dengan Megawati tampak sedang tidak baik-baik saja ketika Kaesang jadi ketum PSI. Mereka bertarung pada politik belakang layar di permukaan dan tidak kelihatan. Namun, dalam kenyataan politik dalam belakang layar, mereka sedang adu kekuatan antara Jokowi dan Megawati," kata Ujang, sebagaimana dilansir dari jpnn.com, Jumat (29/9).
Akademisi dari Universitas Al-Azhar Jakarta itu mengungkapkan, Megawati maupun PDI Perjuangan kerap mengalah kepada Jokowi.
Dia mencontoh sikap mengalah Megawati ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi berniat maju sebagai calon wali kota Surakarta melalui PDI Perjuangan.
Ujang menyampaikan, secara aturan, Gibran tidak lolos aturan internal PDI Perjuangan karena harus lebih dulu menjadi pengurus partai.
Namun, kenyataannya, Gibran tetap lolos dan menjadi calon wali kota Surakarta. "Karena Gibran anaknya presiden, anaknya Jokowi, diloloskan oleh Megawati dan PDI Perjuangan menjadi calon wali kota, kan, gitu," ujarnya
Menurut Ujang, sebenarnya PDIP punya aturan terkait satu keluarga harus satu partai.
Penegakan aturan tersebut, kata dia, pernah diterapkan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail. Murad dipecat karena istrinya bergabung dengan PAN. Karena itu, kalau PDIP menjalankan aturan partai, seharusnya Jokowi juga dipecat.
"Dalam konteks Jokowi ini agak dilema Megawati dan PDI Perjuangan harus memecat Jokowi," ujarnya.
Ujang juga menyampaikan, sekarang pun Megawati maupun PDI Perjuangan agak sulit dan tidak berani memecat Jokowi karena melanggar aturan tersebut.
"Yang ada perang dingin aja antara PDIP dengan Jokowi, antara Megawati dengan Jokowi," ujarnya.
Ujang menyebut hubungan Jokowi dan Megawati sudah lama merenggang. Itu terlihat dari sikap PDIP yang kerap kontra dengan Jokowi.
Seperti penolakan kehadiran timnas Israel pada Piala Dunia U-20 sampai masalah penanganan Covid-19.
PDIP juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden. "Dalam aturan itu kelihatannya agak sulit untuk menerapkan ke Jokowi, karena Jokowi dianggap walaupun dia petugas partai, tapi presiden begitu, ya punya permainan sendiri kira-kira tentu berbeda dengan PDI Perjuangan," tuturnya.
Ujang juga mengungkapkan pernyataan Megawati yang sejak dulu tak pernah berubah dengan mengatakan Jokowi maupun Ganjar Pranowo adalah petugas partai.
Termasuk pada Rakernas PDIP, Sabtu (30/9). Megawati masih mengatakan bahwa Jokowi dan Ganjar petugas partai.
Pernyataan Megawati di publik tersebut, kata dia, bisa jadi membuat Jokowi merasa tidak nyaman karena diatur-atur.
"Karena sebutan itu pula Jokowi mungkin merasa tidak senang bisa jadi, merasa dia merasa orang nomor satu di Indonesia, tetapi diatur atur gitu, merasa tidak berdaya, merasa tidak berpengaruh, merasa tidak berperan di partainya sendiri," ujarnya.
Dalam konteks hubungan Jokowi dan Megawati, dia menilai Megawati tak mampu mengendalikan partainya sendiri. Padahal, dia mampu mengendalikan partai-partai lain.
"Megawati masih kokoh tetapi memang persoalannya ada di Jokowi sendiri yang kadang tidak taat tidak patuh dalam banyak hal, banyak melawan kebijakan PDIP tidak sesuai dengan keinginan kebijakan PDIP atau Megawati," ungkapnya.
Ujang menegaskan, dirinya tidak sepakat jika PDIP dianggap tidak bernyali di hadapan PSI usai Kaesang bergabung. Menurut dia, PDI Perjuangan hanya tidak ingin meladeni PSI saja.
"Kalau PSI sih bukan lawan tanding PDIP, makanya PDIP membiarkan saja seperti itu, jadi kalau PDIP tidak bernyali tidaklah, tidak sama sekali PDIP mah jauh karena PSI partai non-parlemen," kata Ujang. "PDIP partai pemenang pemilu, jauh langit dan bumi jadi kalau soal PDIP dan PSI harus dibedakan, PDIP sih tidak akan meladeni apa yang dilakukan PSI," pungkas Ujang.(ds)