RADARTUBAN-Merapatnya Partai Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan memunculkan spekulasi tentang kemungkinan partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu mendapat jatah kursi menteri dalam reshuffle atau perombakan kabinet.
Prediksi tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam.
"Posisi Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya," ujar Khoirul Umam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/10), sebagaimana dikutip dari Antara.
Berbeda dengan NasDem dan PKB. Dua partai tersebut yang berhimpun di Koalisi Perubahan tersebut, kata dia, tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Khoirul Umam menyampaikan merapatkan Partai Demokrat ke kubu koaliasi pemerintahan menjadi ujian sekaligus pembuktian bagi Jokowi apakah dirinya akan menggunakan kewenangan presidential dengan hak veto politik yang besar.
Atau tetap di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partainya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019.
"Kalau, Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsiliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati," ujarnya.
Khoirul Umam menilai pertemuan Jokowi-SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10) menegaskan bahwa kedua pemimpin yang selama ini berada di dua poros politik yang berbeda tetap mampu membangun ruang komunikasi politik yang produktif menjelang Pemilu 2024.
Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) hingga g muncul kabar politisi NasDem itu telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar.(ds)
Editor : Kifani Amalija Putri