RADARTUBAN- Pada debat pertama Pilpres, capres Anies Baswedan sempat menyindir rival politiknya terkait banyaknya pemimpin politik yang tidak tahan menjadi oposisi.
Itu karena sikap oposisi membuat mereka tidak bisa berbisnis.
Sindiran itulah yang sekarang ini dinilai Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam seolah membenarkan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Umam menilai wajar internal Koalisi Perubahan mulai gusar dan khawatir dikhianati.
Dia menduga mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di internal PKS dan PKB tentang komitmen spirit perubahan dalam diri Surya Paloh dan Partai NasDem.
Menurut dia, manuver Paloh tampaknya memanfaatkan momentum pasca statemen capres terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan siap merangkul semua pihak di kubu 01 dan 03 untuk memperkuat pemerintahannya.
Terlebih, realitas Pilpres 2024 tidak menghadirkan coat-tail effect sama sekali.
Terlebih, Gerindra, partai Prabowo berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas 13 persen.
"Konsekuensinya, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik yang sangat tinggi untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal kekuasaan yang seringkali penuh turbulensi,’’ ujarnya, Senin (19/2) dilansir dari jawapos.com.
Untuk mengamankan stabilitas politik, kata dia, Prabowo setidaknya harus mengumpulkan sekitar 70 persen kekuatan politik di parlemen.
Karena itu, kesempatan tersebut seolah menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama dan membelot kepada kubu pemenang.
Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.
"Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi politik dan stabilitas internal partainya, ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan,’’ ujarnya.
Umam juga menyampaikan, keputusan bergabung dengan kekuasaan merupakan ujian riil terhadap konsistensi atau keistiqomahan partai-partai politik terhadap gerakan perubahan dan narasi kritis yang mereka usung selama kampanye menjelang Pemilu 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, lanjut Umam, Partai NasDem dikabarkan positif akan masuk ke pemerintahan setelah mengeruk ceruk massa properubahan yang menentang pemerintahan.
Selain itu, lingkaran istana dan Prabowo juga sedang mengusahakan pendekatan untuk meyakinkan PDIP bersedia ikut memback up pemerintahan ke depan.
"Sebagaimana PDIP dulu mempersilakan Prabowo masuk ke kekuasaan pasca kekalahannya dari Jokowi di Pilpres 2019. Sementara itu, PPP jelas tidak kuat bertahan dari luar kekuasaan dan akan terus mencari jalan untuk bergabung," ungkap Umam.
Kalaupun pada akhirnya PKS dan PKB bergabung, tampaknya pada fase-fase awal bakal problematik.
Itu karena PKS tergolong paling kuat menyerang pemerintahan Jokowi.
Begitu juga PKB intens menghantam kredibilitas pemerintahan dan Jokowi secara personal.
"Semua itu bergantung pada basis kebutuhan penciptaan stabilitas politik dan pemerintahan di fase awal transisi kekuasaan Prabowo ke depan," pungkas Umam.(ds)
Editor : Kifani Amalija Putri