Advertorial Boks Daerah Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum & Kriminal Internasional Kesehatan Kolom Lifestyle Nasional Nduk Olahraga Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Teknologi Visual Report Wisata & Kuliner

Daftar Anggota DPR RI 2024–2029 Termiskin versi LHKPN, Kantong Tipis yang Mengisi Kursi Senayan

Tulus Widodo • Jumat, 5 September 2025 | 21:30 WIB

 

Gedung DPR/MPR RI
Gedung DPR/MPR RI

RADARTUBAN – Publik kerap membayangkan anggota DPR identik dengan mobil mewah, rumah megah, dan saldo rekening miliaran.

Tapi faktanya, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) membongkar realitas lain: ada wakil rakyat yang justru “kantongnya tipis”.

Nilai aset mereka bahkan lebih rendah dibanding biaya hajatan pesta pernikahan pejabat.

Laporan resmi KPK mencatat setidaknya 5 legislator periode 2024–2029 masuk kategori termiskin, dengan total kekayaan di bawah Rp 700 juta.

Sebuah ironi di parlemen yang juga diisi oleh triliuner macam Rusdi Kirana (Rp 2,6 T).

Lima Nama di Papan Bawah DPR 2024–2029

1. Trinovi Khairani (Golkar) – Rp 358 juta

2. Muslim Ayub (NasDem) – Rp 449,5 juta

3. Zulfikar Arse Sadikin (Golkar) – Rp 610,8 juta

4. F. Alimudin Kolatlena (Gerindra) – Rp 615,1 juta

5. Arif Riyanto Uopdana (PDIP) – Rp 621,6 juta

(Catatan: LHKPN baru merilis lima besar legislator dengan harta terkecil, sementara data lengkap 10 nama termiskin belum terbuka penuh ke publik.)

Profil Anggota DPR RI Termiskin versi LHKPN

1. Trinovi Khairani – Harta Rp 358 Juta

Aset yang dilaporkan Trinovi tergolong “pas-pasan” untuk ukuran Senayan.

Rumah sederhana senilai Rp 60 juta plus motor Honda CRF Rp 37 juta menjadi catatan unik.

Kekayaannya justru jauh di bawah standar kehidupan politik yang serba mahal.

2. Muslim Ayub – Rp 449,5 Juta

Politikus asal Aceh ini membuat publik mengernyit.

Dia mengaku menghabiskan sedikitnya Rp 20 miliar untuk ongkos politik menuju DPR, tapi saldo kekayaannya justru tak sampai setengah miliar.

Pertanyaan besar: dari mana ongkos politik segunung itu datang?

3. Zulfikar Arse Sadikin – Rp 610,8 Juta

Wakil Ketua Komisi II DPR ini terang-terangan pernah menyebut “sulit cari uang halal di DPR”.

Pernyataan blak-blakan itu kini terasa makin relevan setelah laporan hartanya tak seberapa, sementara beban biaya politik terus mencekik.

4. F. Alimudin Kolatlena – Rp 615,1 Juta

Nama Alimudin tak banyak muncul di headline. Namun, dengan kekayaan setara harga satu unit rumah di Jakarta pinggiran, dia masuk jajaran bawah.

Minimnya profil publik membuat sosok ini justru misterius.

5. Arif Riyanto Uopdana – Rp 621,6 Juta

Mewakili partai sebesar PDIP, Arif justru tampil dengan harta yang lebih kecil dibanding ekspektasi.

Catatan ini menimbulkan pertanyaan: apakah dia memang tipikal “wakil rakyat murni” yang datang dari jalur non-konglomerat?

DPR Bukan Hanya Arena Orang Kaya

Jurang Kesenjangan

Di satu sisi, ada anggota DPR memiliki kekayaan ratusan miliar, bahkan ada yang menembus triliunan.

Di sisi lain, ada wakil rakyat dengan harta seharga satu mobil Avanza. Kontras yang terlalu lebar untuk diabaikan.

Politik Mahal, Dompet Tipis

Kisah Muslim Ayub adalah potret telanjang: ongkos kampanye bisa melenyapkan logika ekonomi pribadi. Menang kursi DPR tapi meninggalkan jejak utang.

Integritas di Persimpangan

Apakah legislator “berdompet tipis” akan lebih dekat dengan rakyat atau justru rawan tergoda godaan “jalan pintas” mempertebal kantong?

Pertanyaan yang layak ditagih jawabannya lima tahun ke depan.

Fenomena ini jadi alarm keras: politik Indonesia terlalu mahal. Jika ongkos politik tidak ditekan, kursi DPR hanya akan diisi dua kubu: super kaya atau mereka yang siap berutang. Ujungnya? Kebijakan publik bisa tersandera oleh kepentingan balik modal.

Transparansi LHKPN seharusnya bukan sekadar laporan tahunan, melainkan bahan evaluasi serius: apakah sistem demokrasi kita masih sehat, atau justru makin bergantung pada isi rekening pribadi caleg.

Kesimpulannya, wakil rakyat dengan dompet tipis bukan masalah selama integritasnya tebal.

Namun publik wajib mengawasi, karena sejarah politik kita sudah terlalu sering membuktikan bahwa kantong kosong bisa jadi pintu masuk godaan transaksional. (*)

Editor : Yudha Satria Aditama
#gerindra #Golkar #DPR RI #PDIP #termiskin #Nasdem #LHKPN #rusdi kirana