RADARTUBAN - Peta Pemilu 2029 berpotensi berubah drastis. Partai Golkar mengusulkan Pemilu Legislatif (Pileg) digelar lebih dahulu sebelum Pemilu Presiden (Pilpres).
Yang membuat gagasan ini mencuri perhatian, hasil Pileg tahun yang sama nantinya dijadikan dasar atau “tiket” pencalonan pasangan capres-cawapres.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.
Golkar sejak awal mendorong agar Pileg, Pilpres, dan Pilkada tidak lagi diselenggarakan secara serentak.
Baca Juga: Rangkul Anak Muda lewat Bahlil Mini Soccer, Golkar Jatim Bidik Jadi Agenda Rutin
Bukan Sekadar Ubah Jadwal
Doli mengatakan pemisahan pemilu diperlukan agar pemilih tidak dipaksa mencermati terlalu banyak kontestasi dalam waktu bersamaan.
“Mengenai keserentakan Pemilu, kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis Pemilu yang kita miliki, Pileg, Pilpres, dan Pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan,” kata Doli kepada wartawan, Rabu (23/9) dikutip dari Kumparan.
Menurut dia, pemilih akan memiliki ruang lebih besar untuk mengenali calon, mencermati karakter, isu, visi, dan misi yang ditawarkan.
“Kita ingin agar setiap jenis Pemilu bisa diikuti oleh masyarakat secara fokus terhadap masing-masing jenis pemilihan,” ujarnya.
Doli juga menilai pemilu yang digelar berbarengan berpotensi membuat isu satu kontestasi tertutup oleh isu lainnya.
Pemilih akhirnya harus membagi perhatian di tengah banyaknya kandidat dan agenda politik.
Hasil Pileg Jadi Tiket Capres
Bagian paling menarik dari usulan Golkar menyangkut mekanisme pencalonan presiden.
Doli menilai penggunaan hasil Pileg lima tahun sebelumnya sebagai dasar pencalonan Pilpres berpotensi tidak lagi menggambarkan aspirasi politik masyarakat ketika Pilpres digelar.
“Tentu sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan aspirasi politik dalam kurun waktu lima tahun itu, yang akhirnya bisa membuat tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada Partai Politik dan Presiden-Wakil Presiden pada saat Pemilu itu dilangsungkan,” katanya.
Karena itu, Golkar menawarkan pola seperti Pemilu 2024: Pileg lebih dahulu, kemudian Pilpres, lalu Pilkada.
“Ya kita sudah punya pengalaman seperti Pemilu 2024, Pileg dulu, kemudian Pilpres, baru Pilkada. Hasil Pileg di tahun itulah yang akan menjadi ‘ticket’ pencalonan Pilpres,” tegas Doli.
Baca Juga: Gelar Turnamen Mini Soccer di 11 Zona, Golkar Jatim Siapkan Hadiah Total Rp 188,5 Juta
Beban Penyelenggara Juga Disorot
Selain soal fokus pemilih dan pencalonan presiden, pemisahan jadwal disebut dapat mengurangi beban teknis penyelenggara.
“Dari aspek teknis, kalau ketiga jenis Pemilu dipisah dan diselenggarakan masing-masing, tentu akan lebih meringankan beban kerja penyelenggara Pemilu,” ujar Doli.
Gagasan tersebut kini menjadi bagian dari perdebatan mengenai desain Pemilu mendatang.
Jika diterapkan, hasil pilihan rakyat dalam Pileg tidak hanya menentukan komposisi parlemen, tetapi juga dapat menjadi pijakan langsung bagi partai dalam mengusung pasangan capres-cawapres. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni