RADARTUBAN - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Aksi Menuju Indonesia Bangkrut” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (12/6).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi ekonomi serta kebijakan nasional.
Menjelang demonstrasi, BEM UI lebih dahulu mengumumkan mobilisasi massa melalui akun Instagram resmi mereka.
Dalam unggahan tersebut, terpampang poster bertuliskan “PERINGATAN (SANGAT) DARURAT” sebagai simbol keresahan mahasiswa terhadap situasi nasional yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Baca Juga: BEM UI Pilih Aksi di Bundaran HI karena Aspirasi Dinilai Tak Pernah Didengar Pemerintah
Aksi digelar di tengah sorotan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Demonstrasi ini juga menjadi lanjutan dari berbagai sikap kritis yang sebelumnya disampaikan sejumlah BEM fakultas di Universitas Indonesia terkait arah kebijakan pemerintahan dan kondisi ekonomi nasional.
Lima Tuntutan Utama BEM UI
Dalam konsolidasi internal sebelum aksi berlangsung, mahasiswa menyepakati lima tuntutan yang menjadi fokus demonstrasi.
1. Mendesak Penghentian Pemborosan APBN
BEM UI menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih belum efisien. Mereka menyoroti kondisi defisit anggaran yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir serta menilai sejumlah program pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran negara agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan publik.
2. Menuntut Penurunan Harga BBM dan Kebutuhan Pokok
Kenaikan harga bahan pokok dan BBM menjadi perhatian utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai lonjakan harga Pertamax turut memengaruhi kenaikan berbagai komoditas lain di tengah masyarakat.
Menurut mereka, kondisi tersebut menyebabkan daya beli masyarakat terus melemah, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang paling terdampak kenaikan harga barang dan jasa.
3. Meminta Penghentian Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
BEM UI menilai program MBG belum berjalan optimal dan dianggap belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Program tersebut juga kembali menjadi perhatian publik setelah muncul kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dinilai berpotensi mengurangi alokasi dana desa dan dianggap belum memiliki perencanaan lokasi yang matang.
4. Menolak Praktik Militerisme di Ranah Sipil
Dalam tuntutan berikutnya, mahasiswa menyoroti semakin luasnya keterlibatan unsur militer di sektor sipil, mulai dari birokrasi, pemerintahan, pendidikan, hingga bidang nonpertahanan lainnya.
Mereka meminta adanya batas yang jelas antara peran militer dan sipil agar fungsi TNI tetap berfokus pada tugas utama di bidang pertahanan negara.
5. Mendesak Presiden Prabowo Bertanggung Jawab atas Kebijakan Pemerintah
Tuntutan terakhir yang disampaikan mahasiswa adalah meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui berbagai persoalan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah.
BEM UI menilai sejumlah program dan keputusan pemerintah saat ini turut berkontribusi terhadap tekanan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat. Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah terbuka terhadap kritik publik dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah.
Makna Poster “Peringatan Sangat Darurat”
Tulisan “PERINGATAN (SANGAT) DARURAT” yang dibawa dalam materi kampanye aksi disebut sebagai simbol kegelisahan mahasiswa terhadap situasi nasional saat ini.
BEM UI menilai persoalan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, pengelolaan anggaran negara, hingga arah kebijakan pemerintah bukan lagi persoalan biasa, melainkan kondisi yang membutuhkan perhatian serius dan respons cepat dari pemerintah.
Melalui aksi “Aksi Menuju Indonesia Bangkrut”, mahasiswa berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas serta menindaklanjuti berbagai kritik dan aspirasi masyarakat secara konkret.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni