RADARTUBAN - Bagi Tulus Setyo Utomo, menjadi wakil rakyat bukan sekadar soal duduk di kursi parlemen.
Sejak pertama kali terjun ke politik dan menjadi anggota DPRD Tuban dari PDI Perjuangan pada 2014, dia memilih tetap dekat dengan persoalan yang sejak lama dikenalnya, yakni kehidupan petani.
Pilihan itu bukan tanpa alasan. Tulus, panggilan akrabnya, tumbuh di lingkungan pertanian Desa Bandungrejo, Kecamatan Plumpang.
Baca Juga: Sosok Susanah, Pengupas Bawang Bergaji Rp 700 Ribu per Kilogram yang Bikin Publik Heboh
Di daerah asalnya, banjir menjadi persoalan yang terjadi setiap musim penghujan.
Pengalaman tersebut membuat isu pertanian menjadi perhatian yang terus dia bawa selama tiga periode menjadi anggota DPRD Tuban.
Sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban, Tulus intens mengawal persoalan banjir yang mengancam lahan pertanian.
Normalisasi Kali Avor yang mengalir dari Kecamatan Plumpang hingga Widang serta pembangunan Waduk Jabung merupakan dua persoalan yang terus dia suarakan.
Menurut Tulus, persoalan itu bukan masalah baru. Dampaknya langsung dirasakan petani, terutama ketika musim penghujan tiba dan lahan sawah terendam.
’’Ini persoalan menahun dan dampaknya dirasakan langsung oleh petani. Akibatnya ketika musim penghujan, petani bisa gagal panen karena tanaman padi terdampak banjir,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Karena itu, Tulus mendorong pemerintah tidak berhenti pada normalisasi aliran sungai. Menurut dia, akar persoalan Waduk Jabung juga perlu dicari agar pembangunan maupun perbaikannya dapat segera ditindaklanjuti.
Bagi Tulus, keberpihakan kepada masyarakat harus terlihat dalam kebijakan yang nyata. Salah satu ukurannya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Politisi PDI Perjuangan Singgahan Tuban Ditusuk Pisau, Gegara Singgung Persoalan Rumah Tangga
Anggaran, menurut dia, harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang jelas.
’’Bagi saya APBD harus benar-benar sesuai dengan target dan sasaran. Program yang dianggarkan harus yang memang dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi rakyat,’’ tegasnya.
Perhatian Tulus tidak hanya tertuju pada pertanian. Dia juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.
Di situlah dia melihat pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Anggaran yang telah disepakati, menurut Tulus, tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen APBD.
Anggaran harus diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat. (fud/ds)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban