RADARTUBAN – Nama HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur belakangan semakin sering muncul dalam pemberitaan seputar Nahdlatul Ulama (NU).
Pengusaha asal Situbondo, Jawa Timur, tersebut dikenal sebagai tokoh berlatar pesantren yang cukup vokal menyampaikan kritik terhadap dinamika internal NU, khususnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Gus Lilur tidak hanya aktif di dunia usaha. Namanya juga dikaitkan dengan kegiatan sosial, kepenulisan, serta berbagai isu publik. Latar belakang pesantren menjadi salah satu identitas yang dibawanya dalam aktivitas tersebut.
Baca Juga: Mengenal Siapa Gus Lilur, Pengusaha Berlatar Belakang Santri NU yang Aktif Kritik NU
Sejumlah profil menyebut Gus Lilur pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Dia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pernah aktif sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Di dunia bisnis, Gus Lilur bergerak di sejumlah sektor. Di antaranya pertambangan, pertanian, pangan, tembakau dan rokok, serta perikanan. Namanya juga dikaitkan dengan Balad Group dan sejumlah kegiatan usaha budidaya perikanan.
Meski memiliki latar belakang pengusaha, perhatian publik terhadap Gus Lilur dalam beberapa bulan terakhir lebih banyak tertuju pada sikap kritisnya terhadap NU.
Salah satu gagasan yang paling dikenal adalah slogan "Ber-NU tanpa ber-PBNU".
Gus Lilur mengatakan, seseorang tetap dapat menjalankan tradisi dan ajaran ke-NU-an tanpa harus terikat dengan struktur PBNU. Menurut dia, identitas sebagai warga NU tidak semata-mata ditentukan oleh keanggotaan dalam struktur organisasi.
Ia mengaku telah menggunakan slogan tersebut sejak Januari 2022. Setelah Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, gagasan tersebut kembali ia suarakan.
Menurut Gus Lilur, munculnya gagasan tersebut berkaitan dengan dinamika internal NU yang terjadi setelah Muktamar ke-34 di Lampung.
Dia menyoroti konflik di jajaran mandataris muktamar, termasuk persoalan saling membuka masalah internal hingga pemecatan pengurus. Menurut dia, kondisi tersebut membuat sebagian warga NU merasa prihatin.
Kritik lain diarahkan pada hubungan NU dengan politik praktis.
Dalam pernyataannya menjelang Muktamar ke-35, Gus Lilur menilai NU perlu menjaga jarak dari kepentingan kekuasaan.
Dia mengkritik fenomena yang disebutnya sebagai "gus-gus nanggung", yakni figur yang menurut pandangannya lebih mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan dibandingkan kapasitas keilmuan dan kaderisasi pesantren.
Baca Juga: Dampingi Warga Garut Selatan, Mantri BRI Tembus Pegunungan
Ia menilai NU memiliki tradisi keilmuan yang kuat melalui pesantren dan bahtsul masail sehingga kepemimpinan organisasi semestinya tetap memperhatikan kapasitas keulamaan dan intelektualitas.
Gus Lilur juga menyerukan agar Muktamar ke-35 menjadi momentum untuk mengembalikan NU kepada jalur keulamaan dan menjaga independensi organisasi.
Kritik tersebut kemudian berlanjut pada persoalan kepemimpinan dan proses Muktamar ke-35.
Dalam refleksinya setelah muktamar, Gus Lilur mempertanyakan hasil pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. Ia menilai hasil tersebut tidak bisa semata-mata disebut sebagai kemenangan salah satu kelompok karena menurutnya kontestasi tidak berlangsung secara penuh.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Gus Lilur terhadap proses muktamar dan bukan kesimpulan independen mengenai keabsahan hasil muktamar.
Selain persoalan politik dan kepemimpinan, Gus Lilur juga mengangkat isu integritas organisasi.
Menjelang Muktamar, dia memperkenalkan istilah "Abuktor" yang dikaitkan dengan tuntutan agar calon pemimpin PBNU memiliki integritas dan tidak memiliki rekam jejak korupsi. Dia menginginkan muktamar menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan terhadap organisasi.
Setelah kepengurusan baru terbentuk, nada kritik Gus Lilur tidak serta-merta berubah menjadi penolakan terhadap PBNU.
Baca Juga: Misteri Kota Gaib Saranjana, Gusti Gina Telusuri Jejaknya dari Peta Kolonial hingga Kotabaru
Sebaliknya, dia menyatakan mendukung penataan dan reformasi kepengurusan PBNU di bawah Ketua Umum terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Gus Lilur meminta kepengurusan baru mengevaluasi persoalan yang muncul pada periode sebelumnya, terutama konflik internal, persoalan etik, dan keterlibatan sejumlah oknum pengurus dalam perkara hukum.
Menurut dia, reformasi tidak boleh dimaknai sebagai balas dendam atau menyingkirkan seseorang hanya karena perbedaan pilihan politik. Namun, ia meminta organisasi berhati-hati memberikan posisi strategis kepada orang yang menurutnya memiliki rekam jejak sebagai sumber konflik atau sedang terseret persoalan hukum.
"Yang harus dibuang adalah kultur konfliknya, praktik transaksionalnya, dan orang-orang yang terbukti menjadi aktor konflik. PBNU membutuhkan orang-orang yang mampu merajut persatuan, bukan memperpanjang dendam dan faksi," kata Gus Lilur, seperti dikutip ANTARA.
Dengan demikian, kritik Gus Lilur terhadap NU lebih banyak diarahkan kepada tata kelola dan struktur organisasi, terutama PBNU.
Isu yang berulang dalam berbagai pernyataannya meliputi hubungan NU dengan kekuasaan, konflik internal, praktik transaksional, integritas pengurus, kapasitas keulamaan, serta pentingnya menjaga NU agar tetap memiliki jarak dari politik praktis.
Di sisi lain, Gus Lilur tetap menyatakan dirinya sebagai bagian dari kultur NU. Karena itu, slogan "Ber-NU tanpa ber-PBNU" yang ia gaungkan lebih merupakan pembedaan antara NU sebagai tradisi keagamaan dan PBNU sebagai struktur organisasi.
Sikap tersebut yang membuat sosok Gus Lilur menarik perhatian dalam dinamika NU sepanjang 2026: dia mengkritik keras struktur dan elite organisasi, tetapi pada saat yang sama menyatakan tetap berada dalam tradisi ke-NU-an dan bahkan mendukung reformasi PBNU. (*)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban